“Menteri Keuangan bukan sekadar pejabat. Ia adalah kunci pengendali uang negara, penghubung dengan lembaga keuangan internasional, sekaligus penentu arah belanja, utang, dan kebijakan fiskal.”
Oleh Bobby Ciputra
Apakah mungkin menteri keuangan menjadi pintu masuk perubahan arah dunia?
Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi hari-hari terakhir memberi jawabannya. Indonesia dan Nepal sama-sama mengganti menteri keuangannya setelah peristiwa gerakan massa yang dramatis.
Rumah Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, dijarah massa. Bahkan rumah Bishnu Prasad Paudel, Menteri Keuangan sekaligus Wakil Perdana Menteri Nepal, dibakar. Ia dipukul, ditelanjangi, lalu diarak ke jalan. Peristiwa ini bukan sekadar kisah domestik, melainkan penanda arah baru dalam percaturan geopolitik dunia.
Pertemuan Beijing dan Pesan yang Mengubah Segalanya
Pada 3 September 2025, Beijing menjadi tuan rumah 24 kepala negara. Mereka mewakili sebagian besar populasi dunia sekaligus kekuatan ekonomi global. Indonesia dan Nepal turut hadir. Pertemuan itu bukan sekadar forum biasa.
Ada pesan kuat dari dua poros besar, Cina dan Rusia, berupa komitmen penuh. Pesan itu jelas: membersihkan kementerian keuangan dari orang-orang yang terlalu dekat dengan IMF, Bank Dunia, dan Amerika Serikat.
Dalam hitungan hari, dua negara langsung bergerak. Indonesia mengganti menteri keuangannya, disusul Nepal dengan cara yang jauh lebih brutal.
Peristiwa ini bukan sekadar pergantian jabatan biasa, melainkan sebuah pertanda. Seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang menyusun ulang peta kekuatan ekonomi dunia. Apakah ini kebetulan? Ataukah skenario yang dirancang rapi?
Bersih-bersih Dapur Ekonomi
Poros dunia sedang bergeser, diawali dengan pembersihan dapur ekonomi. Mengapa dimulai dari menteri keuangan?.
Indonesia dan Nepal menjadi dua negara pertama yang menunjukkan komitmen kepada Cina dan Rusia. Menteri Keuangan bukan sekadar pejabat. Ia adalah kunci pengendali uang negara, penghubung dengan lembaga keuangan internasional, sekaligus penentu arah belanja, utang, dan kebijakan fiskal.
Selama puluhan tahun, banyak negara berkembang tunduk pada resep ekonomi IMF dan Bank Dunia. Janji stabilitas sering kali datang dengan harga mahal: penghematan, disiplin fiskal, privatisasi, dan liberalisasi pasar. Semua itu membatasi ruang pemerintah membelanjakan uang untuk rakyat.
Kini situasi berubah. Publik melihat Amerika dan Eropa terhimpit beban utang yang menumpuk. Ekonomi mereka melemah. Sementara itu, negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin memilih jalan berbeda: ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menjaga stabilitas pasar global.
BRICS Plus Membangun Panggung dan Masa Depan Baru
Pergeseran poros dunia tidak lepas dari peran aliansi BRICS Plus (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, ditambah negara-negara lain dengan visi serupa). Mereka menawarkan alternatif model pembangunan tanpa syarat ketat ala Barat. Tidak ada pemotongan anggaran sosial. Tidak ada privatisasi paksa.
BRICS Plus membangun fondasi paralel Bank Pembangunan Baru (New Development Bank), sistem pembayaran alternatif, hingga penggunaan mata uang non-Dolar untuk perdagangan.
Aliansi ini tidak sekadar menawarkan, tetapi juga mendorong negara lain bergabung. Desakan untuk “membersihkan” jajaran menteri keuangan dari orang-orang yang dekat dengan IMF bisa jadi merupakan syarat komitmen tak tertulis untuk masuk dalam barisan. BRICS Plus kini menjadi penantang nyata dominasi ekonomi Barat.
Setelah Indonesia dan Nepal, siapa menyusul? Pertanyaan ini menggantung. Negara-negara Asia Tenggara, Amerika Latin, atau Afrika yang frustrasi dengan sistem ekonomi global bisa jadi berikutnya.
Brasil sedang menghadapi keresahan publik terkait ketimpangan. Afrika Selatan berjuang di bawah kebijakan penghematan IMF. Efek domino tampak nyata, satu negara berani melangkah, negara lain akan mengikuti.
Pandangan Sosialisme: Ekonomi untuk Rakyat
Dunia multipolar kini lahir dengan banyak pusat kekuatan yang saling tarik-menarik.
Lalu, bagaimana gagasan Sosialisme memandang situasi ini?
Di tengah ketidakpastian, sosialisme menawarkan kompas moral, sistem ekonomi yang melayani rakyat, bukan sebaliknya. Sistem yang berdiri demi kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat.
Kritik terhadap IMF dan Bank Dunia bukan hal baru. Keduanya dianggap alat neoliberalisme yang memangkas subsidi dan mendorong privatisasi, yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat.
Saat poros dunia bergeser, peluang mewujudkan gagasan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat semakin terbuka. Tantangannya, apakah para pemimpin mampu memanfaatkan momentum untuk membangun fondasi ekonomi baru, atau sekadar berganti tuan dari Barat ke Timur.
*Penulis Bobby Ciputra adalah Ketua Angkatan Muda Sosialis Indonesia (AMSI)
Disclaimer: Artikel ini merupakan opini penulis dan tidak mewakili pandangan resmi redaksi. Seluruh informasi dan analisis yang termuat di dalamnya bersifat interpretatif berdasarkan sudut pandang penulis.