JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan yang melibatkan salah satu bank milik pemerintah daerah di Jawa Barat.
Lisa Mariana menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam di Gedung Merah Putih KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).
Dikonfirmasi usai pemeriksaan, Lisa menyampaikan bahwa dirinya memberikan keterangan terkait dugaan aliran dana yang diterimanya. Kasus ini turut menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
“Saya hadir sebagai saksi. Tadi ditanyakan soal aliran dana, dan saya menjawab sesuai apa yang saya tahu,” ujar Lisa singkat kepada awak media.
Lisa juga mengakui adanya penerimaan dana yang diduga bersumber dari anggaran proyek pengadaan iklan bank tersebut. Namun, ia enggan mengungkapkan jumlah dana yang diterimanya, dengan alasan bersifat pribadi.
“Memang benar saya menerima dana. Itu semua untuk keperluan anak saya. Tapi soal nominalnya, saya tidak bisa sebutkan di sini,” tuturnya.
Kuasa hukum Lisa Mariana, Johnboy Nababan, menegaskan bahwa kliennya masih berstatus sebagai saksi dan bersikap kooperatif sepanjang pemeriksaan berlangsung.
“Lisa hadir atas inisiatif sendiri dan bersedia membantu penyidik. Pemeriksaan ini baru awal. Masih ada kemungkinan pemanggilan lanjutan,” kata Johnboy.
Pihaknya juga tengah menyiapkan sejumlah bukti pendukung untuk disampaikan pada pemeriksaan selanjutnya. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.
“Kami akan serahkan data-data pendukung pada pemanggilan berikutnya. Untuk soal aliran dana dan keterlibatan pihak lain, biarlah KPK yang mendalaminya,” lanjutnya.
Proyek Bernilai Ratusan Miliar Rupiah
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Lisa dipanggil dalam rangka menelusuri lebih lanjut konstruksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan oleh sebuah bank BUMD di Jawa Barat.
“Pemanggilan terhadap yang bersangkutan dilakukan untuk menggali informasi seputar aliran dana non-budgeter yang diduga kuat berasal dari pembengkakan anggaran proyek,” jelas Budi.
Menurut Budi, nilai kerugian negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp222 miliar. Ia menegaskan bahwa KPK tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka, namun juga pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara.
“Kami ingin kasus ini terang benderang, siapa saja yang terlibat dan bagaimana mekanisme penyalahgunaan anggarannya. Semua akan kami telusuri,” tambahnya.
KPK menyatakan akan terus mengembangkan penyidikan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru berdasarkan temuan dan keterangan para saksi.(tim)