JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memastikan bahwa Indonesia tidak dibekukan oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC). Pernyataan ini menepis isu yang beredar setelah keputusan IOC membatalkan proses bidding Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga di bawah payung Olimpiade.
Dalam konferensi pers di Kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat (24/10/2025), Erick meminta publik tidak panik dan memahami konteks keputusan IOC secara utuh. Ia menegaskan, dunia olahraga nasional tetap berjalan normal dan pengiriman atlet Indonesia ke ajang internasional tidak terganggu.
“Mohon dukungan media, jangan sampai masyarakat mengira Indonesia dibekukan. Kita tetap bisa mengirimkan atlet ke berbagai kejuaraan internasional seperti biasa,” ujar Erick Thohir.
Erick menegaskan bahwa seluruh kegiatan olahraga nasional tetap berlanjut sesuai arah pembangunan olahraga yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menekankan bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter bangsa dan diplomasi internasional.
“Kita terus mendorong pembangunan olahraga sesuai blueprint nasional. Olahraga adalah sarana untuk membangun karakter bangsa sekaligus mengibarkan Merah Putih di kancah dunia,” tegasnya.
Sebelumnya, IOC mengumumkan empat poin keputusan terhadap Indonesia, salah satunya penghentian komunikasi bidding menjadi tuan rumah Olimpiade dan Youth Olympic Games. IOC juga meminta federasi olahraga internasional menunda kegiatan olahraga di Indonesia sampai situasi dinilai kondusif.
Langkah ini diambil setelah pemerintah Indonesia membatalkan visa enam atlet Israel menjelang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.
Keputusan tersebut sempat memunculkan kekhawatiran publik akan sanksi terhadap dunia olahraga Indonesia.
Namun, Erick menegaskan bahwa keputusan IOC bukanlah pembekuan permanen. Ia menyebut dialog diplomatik dengan IOC tetap terbuka dan sedang diupayakan oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
“Saya rasa ini belum final. KOI akan segera berkomunikasi langsung dengan IOC di Swiss. Banyak kasus di dunia yang diselesaikan lewat dialog, dan kami yakin Indonesia juga bisa menemukan solusi terbaik,” kata Erick optimistis.
Menpora Erick Thohir juga menegaskan bahwa keputusan pemerintah membatalkan visa atlet Israel memiliki dasar hukum dan pertimbangan keamanan nasional yang kuat.
“Setiap kebijakan pemerintah harus berpijak pada kepentingan publik dan ketertiban umum. Termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga internasional,” jelasnya.
Erick menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan UUD 1945 yang menekankan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban umum, serta mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial.
“Kita tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Prinsip diplomasi olahraga Indonesia selalu berpihak pada kemerdekaan dan keadilan,” tuturnya.
Meski menghadapi dinamika politik global, Erick menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan pembangunan ekosistem olahraga nasional.
Kemenpora terus berkoordinasi dengan KOI, federasi nasional, dan pelaku olahraga untuk memastikan seluruh kalender kejuaraan tetap berjalan.
“Olahraga tidak boleh menjadi korban dari situasi politik. Kita harus tetap fokus pada pembinaan atlet dan peningkatan prestasi,” ujar Erick.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah siap berkomunikasi secara konstruktif dengan IOC untuk memastikan Indonesia tetap menjadi bagian aktif dari komunitas olahraga dunia.
“Kami percaya, dengan semangat fair play dan komunikasi yang baik, akan ditemukan solusi yang adil bagi semua pihak,” pungkasnya.(PR/04)
