Menyongsong 75 Tahun Indonesia Merdeka: Perlu Pikirkan Ketahanan Negara, Bangsa dan Keluarga

Hartono Tanuwidjaja

75 Tahun Indonesia Merdeka

Kita berbicara begini saat ini karena kita baru melewati 72 rahun Kesaktian Pancasila. Sebentar lagi kita melewati 75 tahun kita merdeka. Tapi yang namanya “Ketahanan Bangsa”. Faktor penting ini jangankan kita bicara Ketahanan Negara.

Ketahanan Negara ini kan asalnya dari Ketahanan Bangsa. Ketahanan Bangsa asalnya dari Ketahanan Keluarga. Bagaimana kita mau mengatakan suatu pos yang unggul sebagai Ketahanan Negara kalau ketahanan kita sebagai Bangsa tercerai berai. Orang Muslim sama agamanya, tapi beda aliran. Khong Hu Tju, orang Kristen sama agamanya, tapi karena beda alirannya lain-lain.

Banyak juga begitu baru kita kemudian ke keluarga. Bagaimana kita mau tahu kalau di satu keluarga lainnya yang hanya satu jalur income nya yaitu dari ayahnya saja. Ibu enggak kerja, anak sekolah 2 (dua). Jadi ayah membiayai 4 orang untuk hidup. Lalu terjadi covid, si ayah di PHK atau dirumahkan. Berkurang pendapatan ditambah sakit, anak sekolah, sudah hancur lebur.

Kita tidak punya Ketahanan Negara, Ketahanan Bangsa, Ketahanan Keluarga. Ini kita tidak punya. Pertanyaannya, pemimpin kita selama ini ngapain saja?

Sebelum Lebaran kemarin ada statment dari RI-2. Beliau mengatakan bangsa Muslim yang umatnya terlalu banyak, ini tidak akan maju. Saya jadi bingung juga, kok beliau yang bicara, padahal beliau ini Ketua MUI. Nah, jadi apa kerja dia? Kerjanya pemimpin ini apa?

Dok.YouTube Deddy Corbuzier

Yang saya kagumi justru pernyataan Yapto S (Ketua Umum PP), saat diwawancara Deddy Corbuzier. Yapto tidak saya kenal baik. Hanya pernah jumpa satu dua kali. Tapi pernyataannya dalam wawancara di Channel YouTube Deddy Corbuzier tersebut membuat saya kagum.

BACA JUGA  Revitalisasi Guru di Era Digital

“Bangsa Indonesia ini diibaratkan binatang, kayak kerbau. Kadang-kadang dia ligat sedikit kaya banteng. Dia bilang orang Indonesia ini kalau ada proyek (pekerjaan) dia tidak mau bekerja. Dia kasih ke orang lain yang mengerjakan proyek, tanda kutip ke orang China dengan komisi Rp 10. Dia berpikir punya untung Rp 10. Tapi orang China yang bekerja dan tambah kaya. Dia beli mobil baru, beli rumah baru dan dia kawin lagi. Lama-lama kan gunungnya habis lalu jual. Dia miskin, orang China jadi kaya,” kata Yapto.

Orang China kaya itu disalahin. Seperti itu orang Indonesia ini, menurut Yapto. Cukup puas dengan dapat sekedarnya. Jadi bangsa Indonesia itu kalau dianalogikan adalah kerbau. Coba seorang Yapto bicara begitu. Saya kagum terus terang. Dan kenapa Bapak ini tidak jadi Presiden?

Di masa Presiden SBY menjabat, kerbau pernah digiring oleh demonstran ke depan Istana Presiden. Kerbau tersebut diibaratkan, presiden outopilot-lah disebut lambat-lah. Namun Presiden tidak protes atau menangkap orang-orang itu.

Di kita ini enggak bisa cari pemimpin ideal. Susah karena terlalu banyak orang pintar, terlalu banyak orang sok pintar, terlalu banyak orang sok suci. Jadi kita mau pilih orang terbaik dari yang baik susah. Pak Joko Widodo (Jokowi) kita pilih dari orang terbaik tidak maksimal juga. Kenapa? Karena roda-roda pendukungnya itu atau mesin-mesin penggeraknya itu tidak bisa singkron dengan dia. Dia maunya bersih, sederhana, cepat. Tapi enggak sesuai.

Kita lihat covid ini pejabatnya sebentar ngomong A sebentar B. Tidak ada yang beres. Malah Pak Luhut Panjaitan sebagai Menko Maritim dan Investasi, dia bilang jika tenaga asing asal China tidak masuk 500 orang, tidak kerja orang Indonesia sekian ribu. Logikanya bingung kita. Ini yang perlu kita pelajari. Sebetulnya bukan soal ras-nya. Tapi bahwa proses alih teknologi itu.

BACA JUGA  Starlink 'Berbahaya' Bagi Indonesia 

Kalau tidak dikerjakan sama tenaga kerja China, tidak bisa orang ini. Bagaimana mau kita bikin kereta api cepat Jakarta-Bandung 35 menit kalau tidak dikerjakan orang China tidak ada yang bisa kerjakan. Tetapi orang kan melihatnya China…., China…, China… dan China.

Sama dengan yang dikatakan Yapto S. Kamu kasih pekerjaan China, untung kamu habis, orang China jadi kaya. China disalahi.

Pembagian Tugas yang jelas

Bisa tidak kita sekarang membentuk pemimpin-pemimpin dengan pembagian tugas yang jelas. Pemimpin agama, ini tugasnya ke sini. Politisi, Akademisi ke sini. Politikus ke sini. Jadi nanti besinergi kan. Kalau di kita kan tidak, merangkap semua. Jadi kita bingung rakyat juga bingung.

Menurut saya, Ketahanan Negara, Ketahanan Bangsa, Ketahanan Keluarga penting. Karena covid ini justru memberi satu pengalaman baru kepada kita. Saya pernah buat satu statement, “Hidup normal itu artinya kita punya duit. Hidup normal saya punya uang. Hidup abnormal saya tidak punya uang. Karena uang kita dari hutang. Kan New Normal”.

Dua-tiga bulan kita kena covid, tidak ada pemasukan. Kadang-kadang kita ambil, tapi kan enggak semua bakat seperti itu. Iya kan! Kita mau bertanya sampai kapan kita kondisi begini. Ini baru covid. Nanti ada lagi virus baru dari ayam. Sedang jadi pembicaraan virus baru dari ayam jadi jangan sering makan ayam, meski ayam itu enak. Ayam ini positif banyak penyakit.

BACA JUGA  Hari Pers Nasional: Kata “Cantik” untuk Ratna Sari Dewi

Kalau kita hidup begitu berarti kita harus punya cadangan sebulan, dua bulan. Terus terang, dulu kita sebagai lawyer ibaratnya satu kali dapat makanan kaya ular, tiga bulan kita simpan. Karena situasi begini ya sudah tutup ini, tutup itu akhirnya subsidi, jadi kacau. Tetapi untung masih ada kita makan. Situasi covid Aku masih dapat job besar.

Setelah covid ini nanti kan “New Normal”. Mungkin ada lagi tetapi apakah kita tetap dalan kondisi tanpa Pertahanan Negara, Bangsa dan Keluarga. Ini baru perang dengan virus yang tidak kelihatan. Kalau kita perang dar… der…. dor…, bom meledak kiri kanan bagaimana itu?.

Seperti ketegangan antara China dengan India, China dengan Taiwan sekarang. Mereka memang enggak pusing mati 100.000 orang, karena mereka banyak penduduknya 1,4 Miliar. Dan 30% penduduk dunia ini orang China.(Bersambung)

Penulis Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., M.H., C.B.L, adalah Advokat Senior, Pemerhati Masalah Hukum dan Politik

Tinggalkan Balasan