Tri Indroyono

Pemilu Serentak 2024, KSP Minta KPU dan Bawaslu Tangani Persoalan Kerap Muncul di TPS

Dok.Ilustrasi

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah optimistis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik meski akan menghadapi banyak kerumitan.

Menurut Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro, Pemilu 2024 akan sangat kompleks lantaran dalam waktu yang sama juga digelar Pilkada serentak.

Kemenkumham Bali

“Pemilu 2024 sangat kompleks, karena dalam waktu yang sama juga digelar Pilkada serentak. Tapi Pemerintah sangat percaya KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan dengan baik,” kata Juri di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Mantan Ketua KPU RI ini menilai, sebagai arena kontestasi, pemilu selalu memiliki celah yang membuat orang melanggar. Untuk itu, profesionalisme dan integritas KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus benar-benar disiapkan.

BACA JUGA  PPP NTT: Majelis-Majelis DPP Minta Mardiono Mundur tapi Tidak Digubris

“Terutama pada tingkat paling bawah yakni petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), PPS dan PPK. Sebab persoalan dalam Pemilu banyak muncul di TPS. Ini yang harus disiapkan,” tegas Juri.

Dalam kesempatan itu, Juri juga memastikan, pemerintah akan mendukung penuh kerja KPU dan Bawaslu, agar pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan adil, jujur, dan demokratis.

“Kita harus menempatkan domain penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu. Pemerintah dan DPR stakeholder yang akan memberikan dukungan. DPR support Regulasi, pemerintah support pelaksanaan pemilu, meliputi anggaran, pengamanan, infrastruktur. Kolaborasi ini yang terus bekerja,” tutur Juri.

Soal peluang terjadinya politisasi birokrasi, politik uang, dan karut marut Daftar Memilih Tetap (DPT), Juri mengakui bahwa hal itu merupakan masalah laten yang muncul pada saat Pemilu.

BACA JUGA  Pengamat: Berharap PDIP dan PKS Jadi Oposisi

“Tapi kan terus ada perbaikan dan penindakan pelanggaran itu terjadi. Soal DPT sudah upaya untuk mengintegrasikan, ada integrasi data dengan Kemendagri, soal politik uang ada banyak penindakan, termasuk politisasi birokrasi juga ada perbaikan,” ujar Juri.(red)

 

 

Tinggalkan Balasan