ASAHAN, SUDUTPANDANG.ID –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui audiensi resmi yang digelar bersama Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Dr. H. Syaifullah Yusup di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta. Rabu (26/6/2025).
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., MAP beserta jajaran pejabat daerah, sebagai bagian dari strategi memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Rianto menyoroti pentingnya perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga miskin yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Meski update data DTKS rutin dilakukan, banyak warga prasejahtera yang belum tercover jaminan kesehatan karena keterbatasan alokasi kuota nasional. Ini perlu jadi perhatian bersama,” ujar Rianto.
Ia menekankan bahwa jaminan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat, terlebih bagi kelompok ekonomi lemah yang kesulitan dalam mengakses layanan medis.
Tak hanya sektor kesehatan, Pemkab Asahan juga menginisiasi program Sekolah Rakyat, sebagai bentuk pendidikan alternatif bagi anak putus sekolah, keluarga miskin, serta komunitas marginal. Program ini bertujuan mencetak generasi berdaya saing melalui pendidikan karakter, keterampilan hidup, dan nilai-nilai budaya lokal.
Program ini mendapat perhatian khusus karena dinilai relevan dengan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah yang memiliki disparitas sosial cukup tinggi.
Dalam forum yang berlangsung produktif tersebut, Pemkab Asahan turut menyampaikan kebutuhan penguatan beberapa program strategis lain, antara lain:
- Dukungan untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
- Pengadaan alat bantu disabilitas.
- Bantuan operasional untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berbasis konsep Rumah Sejahtera Terpadu.
Semua usulan ini didasarkan pada data lapangan dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Menteri Sosial (Mensos) , Dr. H. Syaifullah Yusup, menyambut baik audiensi ini dan mengapresiasi langkah Pemkab Asahan yang aktif memperjuangkan program sosial berbasis bukti.
“Inisiatif seperti ini harus kita dukung. Selama program terdata secara valid dan terintegrasi dalam sistem nasional, Kementerian Sosial siap berkolaborasi,” tegas Mensos.
Beliau juga menekankan pentingnya membangun sistem kesejahteraan sosial yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Audiensi diakhiri dengan penyerahan dokumen resmi usulan program oleh Pemkab Asahan kepada Menteri Sosial serta sesi foto bersama sebagai simbol kemitraan strategis dalam agenda pembangunan sosial.
Langkah ini menunjukkan bahwa Pemkab Asahan tidak hanya reaktif terhadap masalah sosial, tetapi juga aktif mencari solusi dan menjalin kerja sama lintas kementerian demi peningkatan kualitas hidup masyarakat.(MA/04)
