SIDOARJO – JATIM | SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir guna mengantisipasi ancaman krisis kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo, Jabon. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memetakan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo, Subandi, mengatakan penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah kecamatan, desa, RT, hingga masyarakat.
“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Penanganan sampah bukan hanya tugas DLHK, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Subandi saat audiensi dengan tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Senin (8/6/2026).
Selain melakukan pemetaan, Pemkab Sidoarjo juga mendorong pemanfaatan sistem digital melalui dashboard pengelolaan persampahan. Sistem tersebut akan digunakan untuk memantau kondisi TPS 3R, layanan pengangkutan sampah, hingga tingkat kepatuhan pembayaran retribusi masyarakat.
Menurut data DLHK Sidoarjo, timbulan sampah di wilayah tersebut mencapai 892,26 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 ton atau sekitar 59 persen masih berakhir di TPA. Sementara volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen. Selain itu, sekitar 86,58 ton sampah per hari atau 9,7 persen masih dibuang secara liar dan belum terkelola dengan baik.
Untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo menyiapkan anggaran Rp 4,02 miliar guna mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang telah berjalan baik. Selain itu, Rp 14,12 miliar dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R berkinerja sedang melalui pengadaan mesin pemilah, conveyor, insinerator, dan kendaraan operasional roda tiga.
Hasil evaluasi DLHK menunjukkan, dari total 210 TPS 3R yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 86 unit masih berkinerja rendah dan 25 unit lainnya tidak aktif. Padahal, TPS 3R saat ini menjadi ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga yang melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga yang telah mendapatkan layanan persampahan.
Dalam upaya menekan praktik pembuangan sampah liar, Pemkab Sidoarjo juga akan mendorong pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan serta menyiapkan mekanisme sanksi bagi pelanggar. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Subandi menegaskan, penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan dukungan regulasi di tingkat desa menjadi kunci untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri di Kabupaten Sidoarjo.
“Semua pihak harus terlibat karena persoalan sampah adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” kata Subandi. (ACZ)
