JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menggandeng Universitas Muhammadiyah Prof Hamka (Uhamka) menyosialisasikan percepatan sertifikasi produk halal.
Kepala Bidang Bina Auditor Halal dan Pelaku Usaha BPJPH Khotibul Umam di Jakarta, Sabtu (8/7/2023) menjelaskan bahwa pihaknya membuka kuota 1.000.000 Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada 2023.
“Kuota ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang mengajukan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan halal pelaku usaha (self declare),” katanya.
“BPJPH terus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait terutama dalam hal pengawasannya,” tambahnya.
Dalam upaya mempercepat sertifikasi halal untuk UMK, kata dia, maka diperlukan sinergi dengan sejumlah pihak.
“Apalagi pada 2024, Indonesia menargetkan menjadi negara produsen produk halal terbesar di dunia serta seluruh produk wajib bersertifikat halal,” katanya.
Ia menyebutkan poin penting dalam sertifikasi halal, yakni pengawasan pra dan pasca-penyertifikasian halal. Tahap pra, pengawasan akan lebih ditekankan kepada material kesesuaian dengan kaidah syariahnya.
Sementara untuk pasca, pengawasan dilakukan terhadap uji petik bahwa produk tersebut tidak mengalami perubahan komponen maupun komposisi.
“Kewajiban sertifikasi halal ini berlaku bagi seluruh lapisan pelaku usaha, mulai dari mikro, kecil, menengah, hingga besar. Untuk itu, selain kampanye sertifikasi, pengawasan juga sangat penting dilakukan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Uhamka, Sunarta mengatakan isu terkait wajib halal pada 2024 sangat penting diketahui masyarakat.
Salah satu dukungan Uhamka yakni dengan menggelar seminar nasional untuk mengedukasi terkait sertifikasi halal bagi UMK.
“Apa saja ruang lingkup yang akan disasar terkait isu kewajiban halal pada 2024. Ini penting diketahui oleh masyarakat,” kata Sunarta. (02/Ant)
