Presidium Konstitusi Usulkan Kembali ke UUD 1945 Asli, Siapkan Kongres Bangsa Indonesia

Presidium Konstitusi Usulkan Addendum UUD 1945, Siapkan Kongres Bangsa Indonesia
Foto bersama para tokoh Presidium Konstitusi pada Pra Kongres Bangsa Indonesia di Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Sabtu (21/11/2026). (Foto: Dok. UNAS)

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Presidium Konstitusi mengusulkan rekonstruksi sistem ketatanegaraan Indonesia dengan mengembalikan konstitusi pada UUD 1945 naskah asli. Untuk merealisasikan gagasan tersebut, Presidium Konstitusi tengah menyiapkan materi addendum terhadap 37 pasal UUD 1945. Usulan ini akan dibahas lebih lanjut dalam Kongres Bangsa Indonesia yang saat ini sedang dipersiapkan organisasi tersebut.

Rencana itu disampaikan dalam kegiatan Pra Kongres Bangsa Indonesia yang digelar Presidium Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Nasional (UNAS) di Kampus UNAS, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Rekonstruksi dan Resolusi Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945 yang Disempurnakan melalui Addendum”.

Forum menghadirkan Sekretaris Jenderal Presidium Konstitusi sekaligus Ketua Steering Committee (SC) Kongres Bangsa Indonesia, Ichsanuddin Noorsy; Associate Professor UNAS, TB Massa Dja’far; serta Ketua Organizing Committee (OC), Hatta Taliwang.

Hatta Taliwang mengatakan, pra kongres tersebut merupakan bagian dari persiapan menuju Kongres Bangsa Indonesia. Dalam forum itu, panitia memaparkan sejumlah materi yang direncanakan menjadi bahan pembahasan dan keputusan kongres.

“Melalui pra kongres ini kami memaparkan materi yang akan menjadi keputusan dalam kongres mendatang. Termasuk di dalamnya Maklumat Kongres yang akan disampaikan kepada Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara,” kata Hatta dalam pidato pembukaan.

Dalam pemaparannya, Ichsanuddin Noorsy menyampaikan bahwa Presidium Konstitusi mengidentifikasi sembilan sektor yang dinilai menghadapi persoalan serius akibat perubahan UUD 1945 pada periode 1999-2002.

BACA JUGA  Jokowi: Konstitusi Tidak Boleh Kalah dengan Kesepakatan

Sembilan sektor tersebut meliputi hukum dan pemerintahan, moneter dan fiskal, industri dan perdagangan, sumber daya alam dan sumber daya buatan, informasi dan digitalisasi, pertahanan dan keamanan, lingkungan, perempuan, serta agama dan kebudayaan.

Menurut Noorsy, kajian terhadap persoalan tersebut menggunakan tiga pendekatan, yakni perspektif fundamental, struktural dan fungsional.

“Kami membedah dengan menggunakan tiga pisau analisis, yakni analisis dalam perspektif fundamental, struktural, dan fungsional. Dari tiga persoalan tersebut, kami menawarkan rekonstruksi dan resolusinya,” ujar Noorsy.

Ia menjelaskan, gagasan yang ditawarkan adalah menerapkan kembali sistem bernegara berdasarkan naskah asli UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, dengan penyempurnaan melalui mekanisme addendum.

Noorsy mengatakan, penyempurnaan konstitusi tetap diperlukan agar ketentuan di dalamnya dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Namun, ia menilai penyempurnaan tersebut tidak harus dilakukan dengan mengubah sistem bernegara sebagaimana perubahan UUD 1945 pada 1999-2002.

Materi Addendum 37 Pasal

Noorsy menyatakan, Presidium Konstitusi telah menyiapkan materi addendum terhadap 37 pasal dalam naskah asli UUD 1945.

Materi tersebut, menurut dia, dimaksudkan untuk memperkuat konstitusi sekaligus memperjelas pembagian kewenangan lembaga negara.

“Materi addendum tersebut adalah upaya penyempurnaan dan penguatan terhadap konstitusi kita agar tidak memiliki celah untuk dibajak, seperti yang terjadi di era Orde Baru,” ujar Noorsy.

BACA JUGA  Kasus Dugaan Illegal Access CCTV Inara Rusli Masuki Tahap Penetapan Tersangka

Salah satu materi yang dibahas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi aparat pertahanan, keamanan, serta penegak hukum, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

“Kami membahas addendum terkait TNI, Polisi, Jaksa dan penyidik pegawai negeri sipil. Sehingga tupoksinya menjadi jelas dan tidak masuk dalam grey area. Apalagi membuka peluang kewenangan yang terlampau luas di satu institusi,” katanya.

Noorsy juga menyoroti Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 hasil perubahan yang mengatur fungsi Polri. Ia menilai ketentuan tersebut perlu disempurnakan agar batas kewenangan kepolisian lebih jelas.

Pandangan tersebut menjadi salah satu materi yang ditawarkan Presidium Konstitusi dalam rancangan addendum.

Noorsy menyatakan, penyempurnaan konstitusi diharapkan dapat memperjelas pembagian kewenangan antarlembaga sekaligus mencegah tumpang tindih pelaksanaan tugas.

“Jadi pada prinsipnya, pikiran dan rumusan sistem bernegara para pendiri bangsa kita wujudkan. Tetapi kita perkuat dan sempurnakan, agar sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tetap menempatkan kedaulatan rakyat sebagai tujuan akhir,” ujarnya.

Tujuh Poin Pernyataan Politik 

Pra Kongres Bangsa Indonesia tersebut ditutup dengan pembacaan pernyataan politik yang memuat tujuh poin. Pernyataan itu dibacakan oleh Noorsy selaku Sekjen Presidium Konstitusi.

Dalam pernyataan tersebut, Presidium Konstitusi menyoroti sejumlah persoalan pembangunan nasional, kondisi sosial-politik, komitmen kepemimpinan, serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

BACA JUGA  Bupati dan Wabup Bengkulu Selatan Shalat Idul Adha Bersama Masyarakat di Lapangan Sekundang

Pernyataan itu juga memuat seruan kepada masyarakat dan Partai Gerindra untuk menilai kondisi bangsa serta mendukung Presiden Prabowo Subianto memimpin perubahan menuju penerapan kembali UUD 1945 dalam bentuk yang diusulkan Presidium Konstitusi.

Selain itu, Presidium Konstitusi menyerukan rekonstruksi dan resolusi UUD 1945 serta revitalisasi Pancasila. Organisasi tersebut menilai langkah itu diperlukan untuk mencegah ketimpangan sosial, ekonomi dan wilayah yang berkelanjutan.

Sejumlah tokoh nasional menghadiri kegiatan tersebut, antara lain MS Kaban, Mayjen TNI (Purn.) Sunarko, Ahmad Yani, Kyai Sukry Fadholy, Prof. Rohmat Wahab, Sayuti Ashari, Marsma TNI (Purn.) Bastari, dan Kyai H. Muchsin Alatas.

Sebagai informasi, Presidium Konstitusi didirikan oleh almarhum Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno. Melalui pra kongres tersebut, organisasi itu mulai memaparkan gagasan dan materi yang akan dibawa ke Kongres Bangsa Indonesia.(Red/01)