“Tingginya tingkat kepuasan terhadap sektor pendidikan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kebijakan yang menyentuh langsung denyut nadi masyarakat”
Oleh : M. Aminudin
Bulan Oktober 2025 menjadi penanda 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam tradisi politik modern, periode awal ini selalu menjadi momen krusial untuk evaluasi publik. Bukan sekadar formalitas, evaluasi ini menjadi barometer awal sejauh mana pemerintah telah melangkah dan memenuhi janji-janji yang diusung saat kampanye, dari berbagai sektor yang dievaluasi, satu bidang menonjol dengan tingkat kepuasan publik tertinggi pendidikan.
Survei terbaru dari lembaga penelitian Strategic and Political Insight Network (SPIN) pada 1-9 Oktober 2025 menunjukkan hasil yang mencengangkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti, menduduki posisi teratas dengan tingkat kepuasan mencapai 67,5 persen. Angka ini terekam dari survei terhadap 1.600 responden di 38 provinsi, dengan metode multistage random sampling, margin of error ±2,45 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Capaian ini tentu menarik untuk dikaji lebih dalam. Apa rahasia di balik kinerja cemerlang yang mengantarkan Prof. Abdul Mu’ti pada puncak apresiasi publik ini? Keberhasilan Mendikdasmen tidak lepas dari kemampuan Kementerian dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola anggaran kebijakan secara cepat dan tepat.
Ini terlihat dari serangkaian program unggulan yang telah berjalan efektif Revitalisasi Satuan Pendidikan Anggaran Rp16,97 triliun digelontorkan untuk revitalisasi PAUD hingga SMA/SMK dan SLB.
Target 10.440 satuan pendidikan berhasil dilampaui, menjangkau 15.523 institusi. Ini menunjukkan komitmen kuat terhadap infrastruktur pendidikan dasar dan menengah.
Digitalisasi Pendidikan: Sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2025, inisiatif ini memfasilitasi akses pembelajaran digital bagi lebih dari 285.000 sekolah, mencakup jenjang PAUD hingga SKB. Langkah progresif ini krusial di era digital.
Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru: Alokasi Rp13,2 triliun menjadi bukti nyata perhatian terhadap pilar utama pendidikan. Ini mencakup Tunjangan Profesi bagi 785 ribu lebih guru non-ASN (Rp2 juta per orang), Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp300 ribu bagi 253 ribu guru PAUD non formal non-ASN, fasilitasi pengembangan karier S1/D4 untuk 16.197 guru, serta sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 804 ribu guru.
Tak ketinggalan, insentif Rp300 ribu per bulan (selama 7 bulan) bagi guru non-ASN disalurkan mulai Agustus-September 2025. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Beasiswa ADEM: PIP menargetkan 18,5 juta siswa dengan pagu anggaran Rp13,5 triliun. Ditambah lagi Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) sebesar Rp127 miliar untuk 4.679 siswa. Ini adalah investasi langsung pada masa depan generasi muda.
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP): Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Rp59,3 triliun telah disalurkan untuk 50.463.212 peserta didik di 422.106 satuan pendidikan, memastikan operasional pendidikan berjalan lancar.
Tunjangan Guru ASN DAK Nonfisik senilai Rp70 triliun dialokasikan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 1.522.722 guru, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) untuk 332.170 guru, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) untuk 62.536 guru. Ini memperkuat motivasi dan kinerja guru ASN.
7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat: Program non-finansial ini menanamkan nilai-nilai dasar seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.
Tingginya tingkat kepuasan terhadap sektor pendidikan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kebijakan yang menyentuh langsung denyut nadi masyarakat. Pendidikan memang menjadi leading sector yang berpotensi besar dalam mengerek angka kepuasan umum.
Pemerintah telah menunjukkan kapabilitas dalam eksekusi program-program yang nyata, dari infrastruktur hingga kesejahteraan pendidik dan siswa.
Capaian ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, kita tidak hanya menjawab kebutuhan lapangan kerja yang terus berkembang, tetapi juga membentuk anak didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti luhur, berpengetahuan luas, serta cakap menghadapi tantangan zaman.
Namun, keberhasilan ini harus terus dijaga dan ditingkatkan, terutama dalam memastikan pendidikan menjadi hak yang benar-benar terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Peningkatan Akses dan Keterjangkauan Biaya Pendidikan: Pemerintah perlu lebih agresif dalam memastikan biaya pendidikan makin terjangkau bagi masyarakat miskin dan marginal. Program beasiswa dan subsidi perlu diperluas cakupannya, tidak hanya sebatas PIP atau ADEM, melainkan juga menyentuh jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi. Ini adalah langkah fundamental untuk menjalankan amanat UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan.
Prioritas Intensifikasi daripada Ekstensifikasi Pendidikan: Terkait program Sekolah Rakyat, penting untuk diingat bahwa ini adalah inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto yang pelaksanaannya diamanahkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 menpan.go.id, opini.kemenkeu.go.id.
Meskipun Kemendikdasmen turut terlibat dalam penyediaan guru dan penyesuaian kurikulum mediakeuangan.kemenkeu.go.id, koordinasi utama berada di bawah Kemensos. Beberapa pihak, termasuk Komisi X DPR RI dan akademisi, bahkan menyarankan agar Sekolah Rakyat berada langsung di bawah Kemendikdasmen untuk integrasi yang lebih baik dalam sistem pendidikan nasional.
Dari pada gencar membangun sistem pendidikan baru secara ekstensif melalui Sekolah Rakyat, akan lebih efektif jika pemerintah memprioritaskan penguatan sistem pendidikan yang sudah ada. Masih ada sekolah swasta, saat ini terseok-seok menghadapi kekurangan siswa dan anggaran, tidak seberuntung sekolah negeri. Pembangunan sekolah baru secara masif berisiko”menggembosi” lembaga pendidikan yang sudah ada dan sedang berjuang.
Penguatan fasilitas, kualitas pengajar, dan kurikulum di sekolah-sekolah eksisting akan lebih efisien dalam meningkatkan mutu pendidikan secara merata. Ini juga akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang sudah ada.
Perlu dipertimbangkan secara serius dampak pembangunan fisik sarana pendidikan Sekolah Rakyat terhadap ketersediaan lahan.
Jika program pembangunan sekolah-sekolah baru secara nasional membutuhkan lahan seluas 5.140 hektar setara dengan dua wilayah kota/kabupaten sebagian besar menggerus lahan pertanian maka ini akan mengancam ketahanan pangan di tengah peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan akan makanan.
Tapi keputusan ini di luar domain Mendikdasmen karena merupakan kebijakan Presiden Prabowo yang dikoordinasikan oleh Kemensos, pertimbangan dampak lintas sektor, khususnya terhadap lingkungan dan ketahanan pangan, sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan.
Pemerataan Kualitas Pendidikan, Meskipun revitalisasi dan digitalisasi berjalan masif, pemerintah perlu memastikan pemerataan kualitas pendidikan hingga ke pelosok negeri.
Akses bukan satu-satunya tolok ukur, kualitas adalah kuncinya. Perlu ada standar mutu yang seragam dan pengawasan ketat agar fasilitas dan kurikulum yang baik tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan.
Evaluasi Dampak Jangka Panjang dan Relevansi Pasar Kerja Program seperti peningkatan kesejahteraan guru dan beasiswa perlu dievaluasi dampak jangka panjangnya terhadap kualitas pengajaran dan motivasi siswa. Selain itu, kurikulum pendidikan harus terus diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja yang dinamis, agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap bersaing.
Data kualitatif dan kuantitatif secara berkala akan sangat bermanfaat Partisipasi Publik dan Komunitas Libatkan lebih banyak komunitas pendidikan, orang tua, dan praktisi dalam perumusan kebijakan lanjutan. Kolaborasi akan memperkuat legitimasi dan efektivitas program. Suara dari akar rumput, terutama dari masyarakat di daerah sulit, perlu didengar dan diakomodasi.
Keberlanjutan Inovasi Di tengah perubahan zaman yang cepat, inovasi dalam metode pengajaran dan kurikulum harus terus didorong agar pendidikan Indonesia tetap relevan dan kompetitif secara global. Pemanfaatan teknologi tidak hanya sebatas digitalisasi, tetapi juga pengembangan metode belajar-mengajar yang adaptif dan personal.
100 hari adalah permulaan. Dengan fondasi yang kuat di sektor pendidikan, pemerintahan Prabowo memiliki momentum besar untuk terus membangun kepercayaan publik dan mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan manusia yang berkualitas, beriman, dan mampu menjawab tuntutan zaman.
Perhatian terhadap pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan bangsa, dan sejauh ini, pemerintah telah membuktikannya dengan langkah-langkah nyata yang patut diapresiasi, namun juga perlu terus diperkaya dengan fokus pada keterjangkauan, pemerataan, dan strategi pembangunan yang bijak.yang bijak.
*Penulis M. Aminudin adalah Peneliti Institute for Strategic and Development Studies (ISDS)/ Pernah menjabat sebagai Staf Ahli Pusat Pengkajian MPR RI tahun 2005/ Staf Ahli DPR RI 2008.
