JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – CEO Danantara Rosan Roeslani angkat bicara menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Rosan memastikan bahwa pihaknya saat ini tengah mengkaji berbagai opsi penyelesaian agar keputusan yang diambil nantinya bersifat komprehensif dan disepakati seluruh kementerian terkait.
“Ya, kami sedang melakukan evaluasi. Ada beberapa opsi yang sudah saya sampaikan, dan nanti akan kami presentasikan kepada semua kementerian terkait. Setelah kajian komprehensif selesai, baru akan diputuskan bersama,” ujar Rosan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Rosan menegaskan, Danantara tidak dapat mengambil keputusan sepihak karena proyek strategis nasional seperti KCJB melibatkan banyak instansi.
Menurutnya, langkah yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan lintas sektor agar solusi yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan masalah keuangan, tetapi juga memperkuat sinergi antar-lembaga.
“Danantara tidak bisa berjalan sendiri. Apapun keputusan yang nanti diambil akan menjadi hasil kesepakatan bersama para menteri dan pihak terkait. Saya yakin keputusan kolektif itu yang terbaik dan akan kami jalankan,” kata Rosan.
Dengan adanya kajian yang sedang dilakukan, Danantara diharapkan segera menemukan formula penyelesaian terbaik yang tidak hanya sesuai dengan arahan pemerintah, tetapi juga menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan proyek infrastruktur nasional tersebut.
Pernyataan Purbaya
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan dana APBN.
Ia menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, pada hari yang sama.
Menurut Purbaya, Danantara memiliki kemampuan finansial untuk menanggung kewajiban tersebut karena telah menerima dividen besar dari berbagai badan usaha milik negara (BUMN).
“Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena Danantara menerima dividen dari BUMN hampir Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutupi kewajiban sekitar Rp2 triliun per tahun untuk proyek kereta cepat,” ujar Purbaya.
Ia juga optimistis bahwa penerimaan dividen Danantara akan terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga lembaga tersebut mampu menanggung beban keuangan tanpa mengandalkan dana negara.
“Dan saya yakin ke depan, jumlah dividen yang diterima akan lebih besar dari Rp90 triliun,” tambahnya.(01)