JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), Prabowo Subianto menyebut keberhasilan aparat penegak hukum telah menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun uang negara dari berbagai kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya.
“Tidak ada lagi kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada yang kebal hukum. No more untouchable! Saya berterima kasih kepada para penegak hukum yang tegar meneruskan tugas mulia ini,” ujar Prabowo di hadapan jajaran menteri dan pejabat tinggi negara.
Prabowo menilai capaian besar tersebut tidak terlepas dari kebijakan reformasi sistem hukum yang dijalankan pemerintah, termasuk peningkatan kesejahteraan hakim dan aparat hukum.
Menurutnya, pemerintah menaikkan gaji hakim hingga 280 persen untuk memperkuat integritas serta menghindarkan mereka dari godaan suap.
“Gaji hakim paling rendah kita naikkan 280 persen. Kita ingin hakim-hakim hidup dengan layak dan terhormat agar mereka tidak mudah disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun,” tegasnya.
Presiden juga mencontohkan sejumlah keberhasilan nyata dari kebijakan penegakan hukum tersebut. Salah satunya adalah keberhasilan pemerintah mengembalikan uang negara senilai Rp13 triliun dari total Rp17 triliun hasil korupsi terkait fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).
“Bayangkan, hakim-hakim menangani kasus triliunan rupiah tetapi banyak dari mereka masih ngontrak rumah. Ini yang kita perbaiki. Mereka harus difasilitasi dengan baik karena menyangkut keadilan rakyat,” tambahnya.
Selain itu, Prabowo memaparkan bahwa pemerintah berhasil menghentikan potensi kerugian negara dari pengalihan dana sebesar Rp306 triliun yang rawan korupsi.
Ia juga menyebut lebih dari empat juta hektare kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan kini kembali dikuasai negara.
“Dari sektor tambang ilegal saja, lebih dari Rp100 triliun kerugian negara berhasil kita cegah. Di Bangka Belitung, operasi besar berhasil menghentikan penambangan timah ilegal yang merugikan negara hingga Rp45 triliun per tahun,” jelasnya.
Prabowo menegaskan, kebijakan hukum di masa pemerintahannya bukan sekadar tindakan represif, tetapi bagian dari upaya besar untuk menjaga keuangan negara dan memperkuat fondasi moral bangsa.
“Kita harus pastikan hukum menjadi panglima. Negara ini harus berdiri di atas keadilan, bukan kekuasaan,” tutup Prabowo.(01)