JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, berbagai kebijakan ekonomi mulai menunjukkan arah baru pembangunan nasional. Beragam langkah strategis diterapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, dan membuka peluang kerja baru di tengah tantangan global.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) mencatat, sejumlah kebijakan yang diambil dalam satu tahun terakhir berfokus pada penguatan pondasi ekonomi domestik. Langkah-langkah tersebut dinilai menyentuh langsung kehidupan rakyat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Pemerintah berfokus pada strategi yang memberi dampak nyata bagi rakyat, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat sektor produktif di tengah dinamika global,” tulis Bakom RI dalam unggahan resmi di akun @bakom.ri, Minggu (19/10/2025).
Salah satu gebrakan utama pemerintahan Prabowo adalah kebijakan penguatan devisa hasil ekspor (DHE) yang mulai diterapkan sejak Maret 2025. Kebijakan ini berhasil meningkatkan cadangan devisa nasional hingga mencapai lebih dari 150 miliar dolar AS pada pertengahan tahun.
Selain itu, pemerintah juga menahan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya naik menjadi 12 persen. Keputusan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi dan fluktuasi harga global.
Langkah lain yang mendapat sorotan publik adalah peluncuran Bank Emas (Bullion Bank) pada Februari 2025. Program ini diyakini menjadi terobosan besar dalam diversifikasi aset nasional sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru di sektor keuangan dan pertambangan.
Pemerintah juga menunjukkan kepedulian terhadap sektor ketenagakerjaan dengan memberikan insentif tunjangan hari raya (THR) kepada para pengemudi ojek daring (ojol). Inisiatif ini merupakan upaya pemerintah memperhatikan pekerja nonformal yang selama ini belum banyak tersentuh program perlindungan sosial.
Dalam bidang industri, pemerintah turut mengambil langkah cepat menyelamatkan ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terdampak kebangkrutan. Melalui koordinasi lintas kementerian, hak-hak pekerja dijamin, sementara aset pabrik dikelola agar bisa kembali produktif bersama investor baru.
Di sisi lain, efisiensi belanja negara juga menjadi perhatian utama. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah berhasil menghemat lebih dari Rp300 triliun anggaran dengan fokus pada belanja produktif, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan serta energi.
Memasuki tahun kedua pemerintahannya, Prabowo menegaskan akan melanjutkan kebijakan ekonomi berbasis kemandirian nasional. Fokusnya adalah memperkuat sektor pertanian, energi, dan industri pengolahan agar Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.
“Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan ekonomi membawa manfaat langsung bagi rakyat, bukan hanya angka pertumbuhan semata,” ujar Prabowo dalam berbagai kesempatan.
Dengan arah kebijakan yang semakin jelas, pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju kemandirian dan kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.(01)
