JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan angka yang sangat positif. Berdasarkan survei terbaru yang dirilis oleh Indonesia Political Opinion (IPO), sebanyak 81 persen responden menyatakan puas dan masih menarih harapan besar terhadap kinerja Presiden Prabowo untuk membenahi pekerjaan rumah.
Dari jumlah tersebut, 13 persen merasa sangat puas, 46 persen puas, dan 22 persen cukup puas. Sementara itu, hanya 15 persen menyatakan tidak puas dan 4 persen sangat tidak puas. Survei ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar secara nasional, dilakukan pada 22–28 Mei 2025 dengan margin of error ±2,90 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Menurut Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah, tingginya angka kepuasan ini menandakan masih kuatnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Prabowo, meskipun tantangan besar di sektor ekonomi dan lapangan kerja masih menjadi perhatian utama masyarakat.
“Angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, meskipun tantangan besar di bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan masih harus dihadapi,” kata Dedi dalam keterangan, Minggu (1/6/2025).
Survei Kepuasan Masyarakat
Berdasarkan hasil survei IPO, beberapa alasan utama di balik kepuasan publik meliputi sikap tegas dan berwibawa Presiden (19,5 persen), dukungan terhadap pemberantasan korupsi (16,7 persen), pengalaman dalam pemerintahan (11,5 persen), program yang memihak rakyat (9,4 persen), bantuan sosial (6,2 persen) dan program makan bergizi gratis (5,9 persen)
Faktor lain yang turut berkontribusi antara lain kecepatan kerja, kepedulian terhadap rakyat kecil, hingga peran dalam isu internasional seperti dukungan terhadap Palestina. Namun, 12,5 persen responden tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.
Meskipun tingkat kepuasan tinggi, masyarakat masih menyoroti sejumlah isu krusial yang dianggap perlu segera ditangani oleh pemerintah. Di antaranya harga sembako yang lebih terjangkau (31,8 persen), ketersediaan lapangan kerja (12,5 persen), keamanan dan ketertiban (9,6 persen), kesejahteraan rakyat (7,9 persen), pemberantasan korupsi (7,4 persen) dan jaminan kesehatan dan biaya pendidikan (10,6 persen secara total).
Isu lainnya termasuk penegakan hukum, pengurangan utang negara, dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.
Dedi menyarankan agar pemerintah tetap menjaga fokus pada kebijakan pro-rakyat, guna menjaga stabilitas ekonomi dan sosial yang menjadi fondasi utama kepuasan publik saat ini.(01)
