JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menginstruksikan kepada para kadernya yang duduk di parlemen untuk menggagalkan upaya penundaan Pemilu 2024. Ia juga mengimbau kepada seluruh kader dan masyarakat agar wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang mencuat kembali belakangan ini untuk tidak ditanggapi.
“Sistem negara kita demokrasi, yang mana demokrasi super liberal. Kalau baru exercise gini dan lempar-lempar kecil, ya, NasDem pahami itu, jadi belum tertarik bahas ini secara serius,” ujar Paloh melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 1 Maret 2022.
Surya Paloh menegaskan partainya menolak pengunduran Pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara. Sebab di dalam konstitusi Pasal 22E UUD 1945 secara imperatif dinyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
“Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka NasDem akan berada paling depan (mematuhi aturan),” kata Surya Paloh.
Meski begitu, Paloh tetap menghargai keinginan Parpol lain yang mewacanakan pengunduran Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, dirinya menyatakan tak ingin menjadi pengkhianat reformasi dengan mendukung usulan itu.
Usulan penundaan Pemilu 2024 sebelumnya datang dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia mengusulkan penundaan Pemilu 2024 hingga dua tahun lamanya.
Usulan tersebut mendapat sambutan dari sejumlah partai. Seperti Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga mengaku mendapatkan masukan dari masyarakat agar Jokowi masih menjadi presiden setelah 2024. Masukan tersebut, klaim Airlangga, didapatkannya dari para petani di Kampung Libo Jaya, Kandis, Siak yang mengaku pendapatan meningkat berkat Jokowi.
“Ini berkat kepemimpinan Bapak Presiden. Ini tentu kita sebagai parpol tentu kita akan dengarkan aspirasi tersebut dan sekali lagi akan kami komunikasikan bahwa keberhasilan ini dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat beraspirasi,” kata Airlangga.
Belakangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas, menyatakan setuju dengan usulan tersebut. Pihaknya menilai kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.
Selain itu, Zulhas mengklaim 73 persen masyarakat merasa puasa dengan kinerja Jokowi dan menginginkannya agar masa jabatannya diperpanjang. “Mempertimbangkan hal-hal tersebut, serta setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” kata Zulhas.
