JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID — Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, menyoroti perkembangan pembangunan di wilayah Sahara dalam forum Komite 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Teguh menyampaikan pandangannya sebagai petisioner dalam pembahasan mengenai Sahara Barat yang berlangsung di Komite 4 PBB pada 7 Oktober 2026. Ia menilai perkembangan ekonomi dan pembangunan di wilayah yang disebut Maroko sebagai Provinsi Selatan perlu menjadi bagian dari pembahasan mengenai masa depan kawasan tersebut.
Menurut Teguh, perdebatan mengenai status Sahara Barat selama ini kerap lebih banyak berfokus pada aspek politik dan sejarah. Padahal, kata dia, perkembangan pembangunan, infrastruktur, ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat di lapangan juga penting untuk diperhatikan.
Kehadiran Teguh dalam forum tersebut bukan kali pertama. Ia tercatat kembali berpartisipasi sebagai petisioner dalam pembahasan isu Sahara Barat di lingkungan Komite 4 PBB.
Dalam forum tersebut, Teguh mengawali pemaparannya dengan menekankan pentingnya hak atas pembangunan sebagai bagian dari hak fundamental masyarakat. Menurut dia, pembangunan tidak semestinya hanya dipandang sebagai konsep normatif, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Salah satu hal yang disorot Teguh adalah pelaksanaan New Development Model atau Model Pembangunan Baru yang diluncurkan Maroko pada 2015 untuk wilayah Provinsi Selatan.
Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, energi terbarukan, fasilitas air, hingga peningkatan konektivitas wilayah.
Pembangunan itu, menurut Teguh, terlihat terutama di Laayoune dan Dakhla yang berkembang menjadi kawasan dengan aktivitas ekonomi dan infrastruktur yang semakin besar.
Teguh juga mengaitkan pandangannya dengan kunjungannya ke Dakhla pada Agustus 2024. Ia mengatakan dapat melihat secara langsung sejumlah perubahan yang terjadi di wilayah tersebut.
“Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Teguh.
Sejumlah proyek infrastruktur strategis turut menjadi perhatian dalam pemaparannya. Di antaranya pembangunan jalan tol Tiznit-Dakhla dan proyek Pelabuhan Atlantik Dakhla.
Menurut Teguh, pembangunan tersebut memiliki arti strategis karena dapat memperkuat konektivitas kawasan Sahara dengan wilayah Atlantik dan negara-negara Afrika Barat.
Dokumen dan pembahasan di lingkungan PBB juga menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di wilayah yang diklaim Maroko sebagai Sahara Maroko telah menjadi bagian dari argumen sejumlah negara dan petisioner. Dalam berbagai sidang sebelumnya, sejumlah pembicara menyoroti pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, serta peningkatan indikator pembangunan manusia melalui model pembangunan yang diluncurkan sejak 2015.
Selain infrastruktur, Teguh menyinggung investasi pada energi terbarukan dan fasilitas desalinasi air. Menurut dia, proyek-proyek tersebut dapat memperkuat kapasitas wilayah dalam memenuhi kebutuhan energi dan air sekaligus mendukung aktivitas ekonomi.
Ia juga menyoroti aspek politik dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan daerah. Teguh menyebut tingkat partisipasi pemilih di wilayah Provinsi Selatan menjadi salah satu indikator yang menurutnya perlu diperhatikan dalam melihat perkembangan kawasan tersebut.
Namun, persoalan Sahara Barat tetap merupakan sengketa internasional yang belum memperoleh penyelesaian final. PBB masih menempatkan isu tersebut dalam agenda dekolonisasi, sementara proses politik terus berlangsung dengan melibatkan Maroko, Frente POLISARIO, Aljazair, dan Mauritania.
Pada 31 Oktober 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2797 dengan suara 11 mendukung, tidak ada suara menolak, dan tiga abstain. Resolusi tersebut memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026 serta mendukung proses negosiasi dengan Rencana Otonomi Maroko sebagai salah satu basis pembahasan. Resolusi itu juga menegaskan perlunya solusi politik yang adil, langgeng, dapat diterima bersama, dan menyediakan ruang bagi penentuan nasib rakyat Sahara Barat.
Dalam konteks tersebut, Teguh berpandangan perkembangan pembangunan di wilayah Sahara perlu dipertimbangkan sebagai salah satu faktor dalam mencari jalan keluar atas sengketa yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Ia menilai pembangunan ekonomi dan sosial dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan stabilitas sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Teguh juga menyoroti semakin banyaknya negara yang membuka konsulat di Laayoune dan Dakhla sebagai bagian dari perkembangan hubungan internasional dengan wilayah tersebut. Dalam forum-forum PBB sebelumnya, pembukaan konsulat dan perkembangan pembangunan di kedua kota itu juga beberapa kali menjadi bahan pembahasan.
Meski demikian, pandangan mengenai status Sahara Barat masih beragam di lingkungan internasional. Sebagian pihak mendukung Rencana Otonomi Maroko, sementara pihak lain menekankan hak rakyat Sahara Barat atas penentuan nasib sendiri. Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu alasan proses politik PBB masih terus berjalan.
Bagi Teguh, momentum setelah lahirnya Resolusi 2797 perlu dimanfaatkan untuk mendorong dialog dan penyelesaian politik.
Ia berharap pembahasan mengenai Sahara tidak hanya berhenti pada perdebatan mengenai status wilayah, tetapi juga memperhatikan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, stabilitas kawasan, serta proses politik yang sedang berjalan di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dengan demikian, pembangunan yang berlangsung di Laayoune dan Dakhla, menurut Teguh, dapat menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam membaca dinamika Sahara sekaligus mencari penyelesaian yang berkelanjutan bagi kawasan tersebut. (UM/09)
