PESISIR BARAT, SUDUTPANDANG.ID – Wabup Pesisir Barat tekankan upaya penanggulangan konflik manusia-harimau.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat serius dalam menangani konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya harimau Sumatera.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Pesisir Barat, A. Zulqoini Syarif, pada rapat evaluasi pelaksanaan penanggulangan konflik yang digelar pada Rabu, 8 Januari 2025.
Rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk unsur Forkopimda, perwakilan masyarakat, dan lembaga konservasi, bertujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan dan merumuskan strategi penanggulangan konflik yang lebih efektif.
“Keberadaan harimau Sumatera di wilayah kita memang menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, kita akan terus berupaya maksimal untuk mengatasi masalah ini,” tegas Wakil Bupati Zulqoini.
Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain, penguatan satgas, peningkatan patroli, edukasi masyarakat dan peningkatan koordinasi.
Pj Sekda Pesisir Barat, Drs. Jon Edwar, juga menekankan pentingnya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan hewan liar.
“SOP ini sangat penting untuk memberikan pedoman bagi petugas dalam penanganan konflik satwa liar,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, juga ditekankan pentingnya peran masyarakat dalam upaya penanggulangan konflik.
Masyarakat diminta untuk segera melaporkan jika melihat atau mendengar keberadaan harimau di sekitar pemukiman.
“Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Dengan melaporkan keberadaan harimau, masyarakat telah berkontribusi dalam upaya pelestarian satwa liar,” tambah Wakil Bupati Zulqoini.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan konflik antara manusia dan satwa liar di Pesisir Barat dapat segera teratasi.
Pelestarian harimau Sumatera sebagai salah satu satwa endemik Indonesia menjadi tanggung jawab bersama.(For)
