KAUR-BENGKULU, SUDUTPANDANG.ID – DPRD Kabupaten Kaur menggelar rapat paripurna untuk membahas nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Kamis (27/11/2025). Rapat tersebut juga menjadi forum penyampaian aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan di daerah.
Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.IP., Ketua DPRD Kaur beserta para wakil ketua dan anggota, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, serta pimpinan badan, dinas, kantor, bagian, camat, dan satuan kerja vertikal di Kabupaten Kaur.
Dalam pemaparan pemerintah daerah, beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam APBD 2026 meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.
Ketua Komisi I DPRD Kaur Firjan Ekabudi, A.P., S.E., menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 87 di Desa Penyandingan, Kecamatan Maje. Ia meminta pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera melakukan pembangunan gedung baru, mengingat kondisi bangunan lama dinilai tidak lagi layak digunakan.
“Kami berharap pembangunan gedung SDN 87 Penyandingan ini dapat segera direalisasikan. Kondisi bangunan yang tidak layak dikhawatirkan berdampak pada proses belajar-mengajar,” harap Firjan.
Selain usulan tersebut, DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan seluruh fraksi dan mengajukan kebutuhan tambahan anggaran kepada kementerian terkait. Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kaur.
Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menyambut baik aspirasi yang disampaikan DPRD. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai usulan yang muncul dalam rapat paripurna tersebut, terutama terkait kebutuhan mendesak di sektor pendidikan.
Rapat paripurna ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memperkuat kerja sama dalam menyusun kebijakan pembangunan. Sektor pendidikan disebut tetap menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(LS/01)
