JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan singkat tersebut disampaikan Budi Arie saat dikonfirmasi di Jakarta.
“Betul,” kata Budi singkat saat dikonfirmasi di Jakarta.
Kabar tersebut muncul di tengah bergulirnya usulan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI terhadap Gibran. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan bahwa usulan HMP tersebut akan dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebanyak 120 anggota DPR RI tercatat mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran. Usulan tersebut menjadi bagian dari proses politik yang berkaitan dengan wacana pemakzulan Wakil Presiden.
Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Penilaian itu dikaitkan dengan dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazah milik Gibran.
Usulan HMP tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan dari masing-masing fraksi. Pertemuan itu juga dihadiri dua pimpinan DPR RI, yakni Saan Mustopa dari Partai NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Berdasarkan rincian yang disampaikan, jumlah anggota DPR dari setiap fraksi yang mengusulkan hak menyatakan pendapat adalah PDI Perjuangan (PDIP) 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Partai Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, Partai NasDem 19 orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 28 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) 1 orang dan Partai Demokrat 18 orang
Dari daftar tersebut, PKS menjadi fraksi dengan jumlah pengusul terbanyak, yakni 28 anggota. Sementara PAN tercatat menyumbangkan satu anggota dalam usulan tersebut.
Saan Mustopa mengatakan usulan hak menyatakan pendapat akan diteruskan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/11). Agenda tersebut menjadi tahapan lanjutan setelah usulan disampaikan dalam rapat terbatas bersama perwakilan fraksi.
Dalam pemaparan masing-masing fraksi, alasan yang mengemuka pada umumnya berkaitan dengan penilaian bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Hal itu dikaitkan dengan dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya.
Perkembangan ini menempatkan kabar pengunduran diri yang dibenarkan Budi Arie dan usulan hak menyatakan pendapat di DPR sebagai dua hal yang menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional.
Meski demikian, pernyataan Budi Arie tersebut merupakan keterangan narasumber. Informasi mengenai pengunduran diri Gibran dan status resminya sebagai Wakil Presiden tetap perlu merujuk pada pengumuman atau dokumen resmi dari pihak berwenang.(PR/04)
