SIDOARJO – JATIM | SUDUTPANDANG.ID – DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo membuka ruang dialog dengan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung. Audiensi tersebut menjadi wadah penyampaian lima tuntutan mahasiswa terkait sejumlah persoalan strategis daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, transparansi anggaran hingga penataan tata ruang.
Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih bersama Bupati Sidoarjo H. Subandi menerima langsung perwakilan mahasiswa di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (10/11/2026) malam.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut aksi demonstrasi yang sebelumnya digelar ratusan mahasiswa dari PMII, GMNI, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di halaman Gedung DPRD Sidoarjo sejak Selasa sore.
Aksi sempat diwarnai pembakaran ban dan aksi saling dorong dengan aparat keamanan. Namun, situasi berangsur kondusif setelah perwakilan mahasiswa diperbolehkan masuk ke lingkungan gedung legislatif untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, yang akrab disapa Cak Nasih, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menguraikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian mereka. Dialog berlangsung sekitar satu jam dalam suasana terbuka.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan mahasiswa, Alvin Ananta, menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian dan langkah konkret dari pemerintah daerah.
Di sektor kesehatan, mahasiswa menyoroti penanganan stunting dan HIV. Sementara pada bidang pendidikan, mereka mengangkat persoalan perundungan, dugaan pencabulan di lingkungan sekolah, hingga masih adanya anak yang tidak mengenyam pendidikan.
Tak hanya itu, persoalan pengangguran juga menjadi sorotan di sektor ketenagakerjaan. Mahasiswa turut mendesak keterbukaan pengelolaan anggaran daerah serta meminta evaluasi sejumlah kebijakan publik, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, dan penataan tata ruang di kawasan Frontage Road Gedangan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Cak Nasih menegaskan DPRD Sidoarjo mendukung upaya mahasiswa dalam mendorong perbaikan pelayanan publik, khususnya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.
Ia menilai persoalan kekerasan, perundungan, hingga dugaan pungutan liar di lingkungan sekolah harus menjadi perhatian serius agar tidak terus berulang.
“Kami mendukung usulan mahasiswa untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendidikan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pendidikan, terutama di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama,” ujar Cak Nasih.
Selain sektor pendidikan, DPRD juga memberikan perhatian terhadap kebijakan penganggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial.
Cak Nasih menjelaskan, alokasi anggaran sosial tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan usulan pihak eksekutif. Ia menegaskan DPRD tidak pernah memangkas anggaran sosial yang telah dialokasikan.
Terkait anggaran pendidikan, ia menyebut alokasinya telah memenuhi ketentuan minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan undang-undang. Meski demikian, DPRD tetap membuka ruang evaluasi agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Termasuk juga untuk alokasi anggaran sosial dan penanggulangan kemiskinan maupun sektor lain, terutama programnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini akan dikoordinasikan melalui komisi-komisi di DPRD dengan dinas terkait,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan bahwa Pemkab telah menginventarisasi seluruh persoalan yang disampaikan mahasiswa dengan melibatkan OPD terkait.
Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen menyiapkan data penanganan sekaligus tindak lanjut terhadap setiap tuntutan sesuai tenggat waktu yang disepakati dalam audiensi.
Subandi memastikan rekapitulasi data penanganan lima tuntutan mahasiswa tersebut akan diserahkan pada Rabu (11/11/2026) sore.
Komitmen ini diharapkan tidak sekadar menjadi jawaban atas aksi demonstrasi, tetapi juga menjadi langkah awal dalam memastikan aspirasi mahasiswa ditindaklanjuti melalui evaluasi kebijakan, pengawasan anggaran, serta penyelesaian persoalan secara terukur.
Dengan demikian, forum audiensi tersebut menjadi momentum bagi DPRD dan Pemkab Sidoarjo untuk memperkuat komunikasi dengan kalangan mahasiswa sekaligus memastikan berbagai persoalan yang disuarakan masyarakat mendapatkan perhatian dan tindak lanjut nyata.(ACZ)
