Pigai Ingatkan Risiko Pemindahan Badak dari Ujung Kulon

Pigai Ingatkan Risiko Pemindahan Badak dari Ujung Kulon
Menteri HAM Natalius Pigai mengingatkan risiko pemindahan badak jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. (Foto: SP)

“Pemindahan badak ke tempat mana pun harus terukur. Hewan atau makhluk hidup memiliki hubungan langsung dengan lingkungan tempat dia hidup.”

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan risiko pemindahan badak jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Menurut dia, relokasi satwa langka tersebut harus mempertimbangkan kemampuan beradaptasi, kelangsungan hidup, serta keseimbangan ekosistem di kawasan tujuan.

Pigai menilai setiap satwa memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan tempat asalnya. Karena itu, pemindahan badak jawa ke kawasan baru tidak serta-merta menjamin satwa tersebut dapat bertahan hidup dan berkembang biak.

“Pemindahan badak ke tempat mana pun, itu harus terukur. Harus terukur, ya. Karena hewan atau makhluk hidup itu memiliki hubungan relasi langsung dengan milieu di mana dia hidup,” ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

BACA JUGA  UU Perampasan Aset Apa Kabarnya? Koruptor Masih Bernapas Lega

Ia menegaskan, rencana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon hingga kini belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Wacana tersebut, kata dia, belum ditetapkan sebagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Yang jelas soal keputusan untuk pemindahan badak ini bukan keputusan resmi pemerintah. Bukan keputusan resmi pemerintah Prabowo Subianto. Ini baru pada tahap wacana,” kata Pigai.

Pigai juga mengingatkan agar rencana relokasi tidak hanya mempertimbangkan aspek keselamatan satwa, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Ujung Kulon, termasuk masyarakat adat.

Menurut dia, pelestarian badak jawa perlu berjalan beriringan dengan perlindungan budaya, ekosistem, keanekaragaman hayati, dan lingkungan di kawasan tersebut.

“Dan saya ingin sampaikan selain hanya masyarakat, juga masyarakat yang berdampak di situ juga masyarakat adat. Budaya, ekosistem, biota, lingkungan, kita lestarikan. Karena wilayah Banten itu adalah kepalanya Pulau Jawa dalam kepercayaan orang Jawa,” ujarnya.

BACA JUGA  Polda Metro Jaya Resmi Tahan Roy Suryo

Selain menyoroti aspek konservasi, Pigai juga menyinggung adanya peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait wilayah tambang di sekitar Ujung Kulon. Ia berharap wacana pemindahan badak jawa tidak dilanjutkan menjadi kebijakan tanpa pertimbangan yang matang.

“Karena itu, menurut saya, sebaiknya wacana ini ya, itu tetap hanya sebagai sebatas wacana, tapi saya pastikan bahwa pemerintah tidak pernah mengambil keputusan resmi untuk memindahkan badak jawa,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan pemindahan sejumlah badak jawa dari TNUK, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Rencana relokasi tersebut muncul sebagai salah satu upaya untuk melindungi badak jawa dari ancaman bencana alam, terutama potensi tsunami akibat gempa bumi atau erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Namun, rencana tersebut turut memunculkan perhatian terhadap kesiapan habitat baru dan dampak ekologis yang mungkin timbul apabila pemindahan dilakukan.(Red/02)