Komisi C DPRD Sidoarjo Siapkan Raperda Penanggulangan Banjir, Usulkan Pembangunan Waduk di Tiga Kawasan

Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo mulai mematangkan gagasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Banjir sejak September 2026 (Foto Istimewa)

SIDOARJO – JATIM | SUDUTPANDANG.ID – Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo mulai mematangkan gagasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Banjir sejak September 2026. Regulasi tersebut diproyeksikan menjadi landasan hukum untuk memperkuat upaya penanganan banjir yang selama ini kerap terjadi di sejumlah wilayah Sidoarjo.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Anang Siswandoko, mengatakan pembahasan penanggulangan banjir telah dilakukan melalui sejumlah rapat internal komisi. Dari pembahasan tersebut, muncul inisiatif untuk mengubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Banjir.

“Ya, internal kan kita rapat-rapat internal bagaimana caranya Sidoarjo ini terbebas dari banjir. Kemudian kita berinisiatif untuk membentuk pansus ini,” kata Anang saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).
Komisi C Dorong Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013

Anang menjelaskan, perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 dinilai perlu dilakukan karena sejumlah kebutuhan penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi tersebut.

Sebelum mengajukan inisiatif perubahan perda, Komisi C telah melakukan koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Bappeda, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas PU Cipta Karya, serta instansi yang membidangi penanggulangan bencana.

BACA JUGA  Jadi Orang Ketiga di Sinetron Kesetiaan, Keysha Angelica Bikin Penonton Emosi

Selanjutnya, usulan tersebut akan dibahas bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sidoarjo. Tahapan berikutnya mencakup pembahasan dan penjadwalan pembentukan panitia khusus (pansus).

Melalui pansus tersebut, Komisi C berharap pembahasan regulasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan infrastruktur, serta sistem pengendalian banjir di Sidoarjo.

Usulkan Pembangunan Waduk di Waru, Buduran, dan Tanggulangin-Jabon
Salah satu poin penting dalam gagasan perubahan perda tersebut adalah usulan pembangunan waduk di tiga kawasan strategis, yakni Waru, Buduran, serta Tanggulangin-Jabon.

Anang menyebut pembangunan waduk diperlukan sebagai bagian dari strategi penanggulangan banjir jangka panjang. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menampung limpasan air dari berbagai wilayah sebelum dialirkan melalui sistem pengendalian air.

“Yang kita usulkan ini adalah di Waru, Tambak Sumur. Kemudian yang kedua di daerah Buduran. Kemudian yang ketiga adalah di Tanggulangin, Jabon,” jelasnya.
Menurut Anang, usulan pembangunan waduk di tiga kawasan tersebut sebenarnya telah disampaikan sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga kini rencana tersebut belum terealisasi.

Ia menjelaskan, posisi geografis Kabupaten Sidoarjo yang berada di wilayah hilir menyebabkan daerah tersebut menerima aliran air dari sejumlah kawasan hulu, termasuk Mojokerto dan Surabaya.
Kondisi tersebut membutuhkan sistem pengelolaan air yang terintegrasi, salah satunya melalui pembangunan waduk sebagai tempat penampungan sementara.
Selain itu, waduk nantinya diharapkan dapat terhubung dengan sistem pintu air dan pompa sehingga pengendalian debit air bisa dilakukan secara optimal, termasuk saat terjadi pasang air laut.

BACA JUGA  Rizki Juniansyah Sukses Pecahkan Rekor Dunia dan Raih Dua Emas

Evaluasi Saluran Air hingga Kapasitas Sungai
Tidak hanya pembangunan waduk, Komisi C juga mendorong inventarisasi dan evaluasi seluruh saluran air di Kabupaten Sidoarjo.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kapasitas saluran maupun sungai sesuai dengan volume dan debit air yang harus ditampung. Dengan demikian, potensi luapan air akibat keterbatasan daya tampung saluran dapat diminimalkan.
Anang menilai penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan pompa air. Diperlukan perencanaan menyeluruh yang mencakup kapasitas saluran, sungai, waduk, pintu air, hingga sistem pengendalian aliran air.

Materi tersebut nantinya diharapkan menjadi bagian penting dalam pembahasan perubahan perda melalui pansus.
Diharapkan Jadi Payung Hukum Penanganan Banjir

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Abud Asyrofi, menegaskan bahwa Raperda Penanggulangan Banjir merupakan inisiatif dari Komisi C DPRD Sidoarjo.

“Inisiatif Komisi C DPRD Sidoarjo,” tegas Abud.

BACA JUGA  Kemenparekraf-Bupati Minut Audiensi Virtual Survey Potensi Kreatif Musik

Ia berharap kehadiran regulasi tersebut dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan program penanggulangan banjir secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, persoalan banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah kawasan di Sidoarjo membutuhkan penanganan serius melalui kebijakan yang didukung regulasi memadai serta pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.

“Kami ingin banjir bisa ditangani secara optimal dan Sidoarjo bebas dari banjir,” pungkasnya.

Dengan rencana perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tersebut, Komisi C DPRD Sidoarjo berharap upaya penanggulangan banjir tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan melalui sistem pengelolaan air yang terintegrasi demi mewujudkan Sidoarjo yang lebih aman dari ancaman banjir.(ACZ)