JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup, khususnya penolakan terhadap wacana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. FWK menilai aspirasi masyarakat dalam menjaga kelestarian satwa langka dan hutan sebagai bentuk kepedulian yang perlu mendapat perhatian.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi mingguan FWK yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dalam pertemuan itu, sejumlah wartawan senior dan pemimpin redaksi membahas pentingnya perlindungan satwa endemik serta kelestarian hutan sebagai habitatnya.
Diskusi dipimpin Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane. Hadir di antaranya pendiri FWK Hendry Ch Bangun, Koordinator Sekretaris Nasional FWK Budi Nugraha, serta wartawan senior M. Nasir, Jimmy S. Harianto, AR Loebis, HMU Kurniadi, Herry Sinamarta, Herwan Pebriansyah, Didin Maninggara, Sigit Setiono, Herwan, Agus Susanto, Elwan dan M. Anas.
Wacana pemindahan badak Jawa pertama kali disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam pertemuan dengan media pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, 12 November 2026.
Gagasan tersebut disebut sebagai salah satu upaya menyelamatkan badak Jawa dari kemungkinan bencana alam. Namun, rencana pemindahan satwa langka itu menuai penolakan dari berbagai kalangan pemerhati lingkungan. Petisi penolakan pun beredar luas dan telah ditandatangani belasan ribu orang.
“Kita harus turut mencegah kerusakan lingkungan. Biarkan badak Jawa yang merupakan spesies langka itu menempati habitatnya seperti selama ini di TNUK,” kata Hendry Ch. Bangun, dalam diskusi FWK.
Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane mengatakan, masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap pemindahan badak Jawa patut mendapat apresiasi. Menurutnya, rencana pemindahan satwa dilindungi harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, meskipun bertujuan mengantisipasi potensi bencana alam.
“Kita perlu memberi apresiasi masyarakat peduli lingkungan yang menolak pemindahan badak Jawa dari TNUK. Memang gagasan itu harus disertai kajian komprehensif, meskipun ada alasan upaya penyelamatan badak dari bencana alam,” ujar Raja Pane.
Sementara itu, M. Nasir, mantan wartawan Harian Kompas, mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian satwa endemik, termasuk badak Jawa dan orangutan di Kalimantan.
“Spesies langka ini, termasuk orangutan di Pulau Kalimantan, merupakan titipan dunia. Jangan sampai musnah seperti dinosaurus yang tinggal tulang-belulang,” tutur Nasir.
Di tengah penolakan yang berkembang di masyarakat, pemerintah memutuskan menunda rencana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, hingga tersedia kajian ilmiah yang lengkap.
Seperti diberitakan BBC Indonesia, Penasihat Senior Badan Komunikasi Muhamad Hidayat menyampaikan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan Taman Nasional Alas Purwo sebagai lokasi habitat kedua badak Jawa.
Penolakan juga disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan kewenangan serta dasar pertimbangan Hashim Djojohadikusumo dalam mengusulkan pemindahan satwa yang populasinya terancam punah dan dilindungi tersebut.
Menurut WALHI, pemindahan badak Jawa berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi kelangsungan hidup satwa tersebut. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau, menurut organisasi itu, tidak dapat serta-merta dijadikan alasan untuk memindahkan badak dari habitat aslinya.
Diskusi FWK berlangsung secara hibrida, dengan peserta hadir langsung di lokasi dan mengikuti pertemuan melalui aplikasi Zoom. Sejumlah peserta yang bergabung secara daring antara lain Pemimpin Redaksi Mitrapol Dadang Rachmat, Pemimpin Redaksi Sudut Pandang Umi Sjarifah, Koordinator FWK Yogyakarta M. Sihono, Koordinator FWK Kalimantan Barat Deska Irnan Syafara Adila Putra, Koordinator FWK Kalimantan Tengah Harris Sadikin, Koordinator FWK Jawa Barat Uyun Achdiat, serta wartawati senior Juni Soehardjo.(Red)











