DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Kakanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu mendukung pembentukan Tim Operasi Intelijen Kresna.
Dukungan tersebut disampaikan Anggiat Napitupulu saat mengikuti Rapat Teknis Keimigrasian terkait pembentukan Tim Operasi Intelijen Keimigrasian Kresna falam rangka pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara virtual pada Selasa (4/7/2023).
Hadir juga dalam rapat tersebut, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Bidang Inteldakim Kanwil Bali, Kepala Bidang Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kasi Wasdakim Kanim Kelas I TPI Denpasar, dan Kasubsi Intelijen Keimigrasian Kanim Denpasar.
Koordinator Penyelidikan dan Operasi Intelijen, Komang Trisna Diatmika menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang mendukung sebagai langkah awal pembentukan Tim Operasi Intelijen Terpusat Keimigrasian “Kresna”.
Menurut Komang Trisna Diatmika, kerja sama dan kolaborasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membutuhkan partisipasi dari Kantor Wilayah bersama UPT Imigrasi dalam memberikan informasi berupa bahan keterangan. Sehingga nantinya dapat menjadi rekomendasi ke pimpinan dalam mendapatkan penyelesaian masalah TPPO di seluruh Indonesia.
Anggiat Napitupulu menyatakan dukungan bagi Ditjen Imigrasi dengan memberikan data awal terkait TPPO di Bali. Selain itu, penyampaian apresiasi adanya kegiatan Rapat Teknis Keimigrasian dapat menjadi langkah strategis dan tindakan cepat tanggap menyelesaikan permasalahan TPPO.
Anggiat mengungkapkan, dengan adanya pembentukan tim operasi ini menunjukkan komitmen serius dari Kemenkumham dalam melawan TPPO.
“Tim ini akan melakukan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, untuk mengumpulkan intelijen, menganalisis data, dan melakukan tindakan penegakan hukum yang diperlukan untuk mencegah dan menghentikan praktik TPPO,” kata Anggiat.
Ia berharap kehadiran Tim Operasi Intelijen Keimigrasian “Kresna” akan meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap TPPO.
“Apalagi Bali sebagai tujuan wisata populer di Indonesia sering menjadi target bagi pelaku perdagangan orang, oleh karena itu, upaya ini sangat penting dalam melindungi masyarakat dan menjaga keamanan wilayah,” ujar Anggiat.(One/01)
