CIANJUR, SUDUTPANDANG.ID – Belasan pendaki ilegal yang melakukan pendakian tanpa izin melalui jalur terlarang dengan dalih kuota pendakian terbatas ditangkap petugas Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
“Pendakian sudah kembali dibuka sejak tanggal 19 Agustus 2023, namun belasan orang tertangkap melakukan pendakian tanpa izin, sehingga digiring petugas ke pintu masuk di Kawasan Cibodas dan Gunung Putri,” kata Kepala Bidang Pendakian Taman Nasional 1 TNGGP Cianjur, Lana Sari saat dihubungi di Cianjur, Selasa (22/8/2023).
Ia mengatakan 13 orang pendaki ilegal yang menerobos jalur pendakian berhasil diamankan karena tidak dapat menunjukkan surat izin pendakian yang dilakukan secara online.
Pihaknya merinci dari ke-13 orang pendaki ilegal itu, sembilan orang melakukan pendakian melalui pintu masuk Cibodas dan empat orang lainnya melalui pintu masuk Gunung Putri, sehingga diamankan petugas dan menjalani pemeriksaan.
Pendaki ilegal itu, berdalih terpaksa melakukan pendakian tanpa izin karena terbatasnya kuota pendakian setiap harinya, sehingga mereka mencari jalur lain agar tetap bisa melakukan pendakian ke Gunung Gede.
“Petugas sempat meminta keterangan dari belasan orang pendaki ilegal yang mengatakan terpaksa mendaki tanpa izin karena kuota yang dibatasi dan mereka sudah terlanjur sampai di pintu masuk dan tidak dilayani mendaftar langsung,” katanya.
Belasan orang pendaki ilegal itu, dikenakan sanksi tidak dapat melakukan pendakian gunung di seluruh Indonesia sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan karena aksi yang mereka lakukan dapat membahayakan dirinya dan orang lain.
Balai Besar TNGGP meminta seluruh pendaki yang berencana untuk melakukan pendakian terlebih dahulu mendaftar secara online karena pendaftaran langsung ditempat tidak dapat dilayani sebagai upaya antisipasi menumpuk-nya pendaki di taman nasional.
“Kami akan terus memperketat pengawasan melibatkan warga sekitar dan volunteer taman nasional termasuk menggencarkan patroli petugas keamanan taman nasional guna mengantisipasi hal serupa,” kata Lana Sari. (02/Ant)
