ASAHAN, SUDUTPANDANG.ID –Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov) atau High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Utara Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No. 41, Medan, pada Kamis (14/3/2025).
Rakorprov ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc, serta dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara dan para kepala daerah, termasuk Bupati dan Wali Kota dari seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumatera Utara menegaskan pentingnya Program Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) guna menekan angka inflasi. Ia mengimbau setiap daerah untuk lebih aktif dalam mendistribusikan hasil pertanian surplus ke wilayah yang mengalami defisit, sehingga ketersediaan pangan tetap stabil.
Selain KAD, ia juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan pasar murah sebagai langkah strategis dalam menekan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, produsen, dan distributor.
“Beberapa langkah jangka pendek yang perlu segera dilakukan antara lain gerakan penurunan inflasi serentak, pasar murah serentak, gerakan menanam bersama, serta gerakan pangan murah secara kolektif,” ungkapnya.
Usai menghadiri acara, Bupati Asahan menyampaikan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan implementasi Program KAD agar sejalan dengan harapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Kami akan terus memaksimalkan Program KAD, sehingga hasil pertanian surplus dari Kabupaten Asahan dapat disalurkan ke daerah yang membutuhkan. Begitu pula sebaliknya, komoditas yang kurang di Asahan bisa diperoleh dari daerah lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan telah secara rutin menggelar pasar murah, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan, sebagai upaya konkret dalam menjaga stabilitas harga.
Bupati juga menegaskan kesiapan Asahan dalam mendukung kebijakan dan program kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna mencapai visi pembangunan yang lebih baik.
Dengan adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan stakeholder terkait, diharapkan pengendalian inflasi di Sumatera Utara dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.(MA/04)
