ASAHAN, SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi (Rakor) guna mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor. Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk menyatukan langkah kebijakan, penganggaran, serta pelaksanaan program pemulihan agar berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan, khususnya dalam pemulihan layanan dasar serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Prof. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara sebagai wujud penguatan koordinasi lintas pemerintahan.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan kesiapan alokasi anggaran sebesar Rp430 miliar yang diperuntukkan bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Anggaran ini diprioritaskan untuk lima sektor utama, meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan layanan publik sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terdampak.
Pemerintah Kabupaten Asahan turut ambil bagian dalam rapat koordinasi tersebut dengan kehadiran langsung Bupati Asahan Taufik Zainal Arifin, S.Sos., M.Si. Partisipasi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan pascabencana melalui penguatan koordinasi daerah, penyediaan dan pemutakhiran data, serta pelaksanaan kebijakan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap memberikan pendampingan kepada daerah meskipun status tanggap darurat telah berakhir. Pendampingan tersebut mencakup pembangunan hunian tetap, penyaluran bantuan logistik, serta bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
Rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus merumuskan langkah-langkah percepatan pemulihan di wilayah yang masih memerlukan penanganan lanjutan.(MA/04)
