JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID — Partai Gerakan Rakyat resmi memulai langkah menuju panggung politik nasional setelah mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum (Kemenkum).
Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menegaskan pembentukan partai ini merupakan bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara sekaligus respons terhadap kebutuhan masyarakat akan wadah perjuangan politik yang dinilai lebih dekat dengan kepentingan rakyat.
Sahrin mengatakan keputusan mendirikan Partai Gerakan Rakyat telah diambil pada 18 Januari 2026. Setelah melalui proses konsolidasi organisasi di seluruh Indonesia, partai tersebut resmi didaftarkan ke Kementerian Hukum pada 23 Juli 2026.
Menurutnya, pendaftaran dilakukan setelah seluruh persyaratan administratif terpenuhi, termasuk kepemilikan surat keterangan terdaftar di 38 provinsi.
“Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan membentuk organisasi. Kami melihat masyarakat membutuhkan alat perjuangan yang efektif, dan dalam sistem demokrasi Indonesia alat itu adalah partai politik,” kata Sahrin kepada Sudutpandang.id, Rabu (29/7/2026).
Ia menjelaskan proses pengesahan badan hukum masih berlangsung. Setelah memperoleh status badan hukum, Partai Gerakan Rakyat akan mempercepat konsolidasi organisasi sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Bidik Pemilu 2029
Sahrin optimistis partainya mampu menjadi salah satu kekuatan politik baru pada Pemilu 2029. Keyakinan tersebut didasarkan pada meningkatnya respons publik terhadap kehadiran Partai Gerakan Rakyat, meskipun legalitasnya masih dalam tahap penyelesaian.
Ia mengungkapkan sejumlah hasil survei menempatkan Partai Gerakan Rakyat pada posisi 10 hingga 11 dalam tingkat elektabilitas partai politik nasional.
Meski demikian, Sahrin menegaskan pihaknya tidak ingin terlena dengan hasil survei. Fokus utama saat ini adalah memperkuat struktur organisasi hingga ke daerah, merekrut kader berkualitas, dan membangun jaringan politik yang solid.
“Kami optimistis karena dukungan masyarakat terus bertambah. Itu menjadi modal penting untuk menghadapi Pemilu 2029,” ujarnya.
Aspirasi Dukung Anies Menguat
Menanggapi peluang mengusung Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden 2029, Sahrin mengakui aspirasi tersebut berkembang cukup kuat di internal organisasi.
Menurutnya, banyak pengurus tingkat wilayah dan daerah menginginkan Anies menjadi calon presiden yang diusung Partai Gerakan Rakyat.
Namun, ia menegaskan hingga kini belum ada keputusan resmi karena seluruh proses pencalonan akan ditentukan melalui mekanisme organisasi.
“Memang aspirasi mendukung Anies cukup besar. Tetapi keputusan final akan ditetapkan melalui rapat pimpinan nasional dan forum resmi partai,” katanya.
Usung Agenda Keadilan
Sahrin menjelaskan Partai Gerakan Rakyat hadir dengan fokus memperjuangkan berbagai agenda yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Beberapa isu yang menjadi prioritas antara lain keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan perpajakan, hingga keadilan ekologis.
Menurutnya, seluruh agenda tersebut akan diperjuangkan melalui jalur politik dengan target memperoleh dukungan signifikan dari masyarakat pada Pemilu 2029.
“Kami ingin Partai Gerakan Rakyat benar-benar menjadi alat perjuangan rakyat, bukan sekadar kendaraan politik,” ujarnya.
Bangun Partai yang Transparan
Selain membawa agenda kerakyatan, Sahrin menilai rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik menjadi tantangan besar yang harus dijawab.
Karena itu, Partai Gerakan Rakyat berkomitmen membangun tata kelola organisasi yang lebih terbuka, profesional, dan akuntabel.
Prinsip meritokrasi akan diterapkan dalam penempatan kader, sementara seluruh keputusan strategis akan diambil melalui mekanisme musyawarah dan dilaksanakan secara transparan.
“Kami ingin menghadirkan budaya politik baru yang lebih terbuka, partisipatif, dan dipercaya masyarakat,” tuturnya.
Ambil Sikap Critical Support
Terkait posisi terhadap pemerintahan, Sahrin menegaskan Partai Gerakan Rakyat tidak memilih menjadi oposisi maupun pendukung tanpa kritik.
Partainya mengambil posisi critical support, yaitu mendukung setiap kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada rakyat, sekaligus memberikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan publik.
“Kami akan mendukung kebijakan yang baik. Namun jika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, tentu akan kami sampaikan kritik secara konstruktif,” kata Sahrin.
Saat ini, Partai Gerakan Rakyat masih menunggu proses verifikasi dan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum.
Setelah seluruh tahapan tersebut selesai, partai akan memperluas konsolidasi nasional sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Dengan mengusung semangat transparansi, meritokrasi, dan perjuangan kerakyatan, Partai Gerakan Rakyat berharap dapat menjadi alternatif baru di tengah dinamika politik Indonesia sekaligus meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap partai politik. (09/AGF).
