SEMARANG, SUDUTPANDANG.ID – Kanwil Kemenkumham Bali masuk dalam kategori tiga besar terbaik dalam pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB). Kemudian Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli masuk tiga besar terbaik dalam pemenuhan data dukung RKT RB kategori Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).
Kabar baik tersebut diperoleh dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan RKT RB Triwulan II Tahun 2024 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah.
Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Bali, Mamur Saputra, menghadiri kegiatan penutupan Monev yang berlangsung Kamis (6/6/2024).
Acara ini dihadiri oleh seluruh Inspektur Wilayah se-Indonesia, Inspektorat Jenderal, para Kadiv Kanwil Kemenkumham dan seluruh jajaran tim RB Kanwil Kemenkumham se-Indonesia.
Prestasi ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkumham Bali beserta jajaran di lingkungannya dalam melaksanakan reformasi birokrasi dengan sungguh-sungguh dan berorientasi pada hasil.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia, menekankan bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kanwil dan Satker di bawahnya haruslah menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kegiatan yang dilaksanakan oleh wilayah ataupun satker sesuai dengan revolusi Kemenkumham haruslah benar-benar berdampak pada masyarakat,” ujar Asep Kurnia.
Ia mengingatkan bahwa pemenuhan dokumen RKT yang telah mencapai 100 persen harus dibarengin dengan peningkatan kinerja. Hal yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.
“Dari sisi pemenuhan dokumen sudah 100 persen, namun yang kita inginkan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kita,” tegas Asep Kurnia.
Ia meminta kepada para Kepala Divisi Administrasi untuk melakukan pembinaan kepada UPT di bawahnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian reformasi birokrasi.
“Terkait pengawasan dan pengendalian reformasi birokrasi, tolong bapak ibu yang hadir disini selaku kepala divisi administrasi, lakukan pembinaan kepada UPT yang berada dibawahnya,” pintanya.
Ia berharap melalui kegiatan monev ini, reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Semoga melalui kegiatan ini kita dapat memberikan dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Akhmad Hasmy, menyampaikan materi tentang perkembangan reformasi birokrasi.
Akhmad Hasmy menegaskan bahwa birokrasi harus berorientasi pada hasil dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
“Tata kelola birokrasi seharusnya mempermudah bagi masyarakat dalam menerima layanan bukan justru mempersulit,” tandasnya.
Ia meyakini bahwa reformasi birokrasi yang efektif dan efisien akan berdampak positif pada kemajuan bangsa dan negara.
Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi dalam sambutan dan sekaligus menutup kegiatan menyampaikan terima kasih, apresiasi dan harapan dengan kegiatan ini bisa menjadi sebuah resistansi untuk meningkatkan rencana aksi masing-masing wilayah dan tindakan-tindakan terkait dengan pencapaian indeks RB.
“Dengan meningkatkan indeks reformasi birokrasi, kita juga meningkatkan reputasi dan citra Kemenkumham,” ucapnya.
Kegiatan monev RKT RB ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan sinergi seluruh jajaran Kemenkumham dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.(One/01)
