Jakarta, Sudutpandang.id – Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal kenaikan tarif menjadi 32 persen terhadap produk impor asal Indonesia berpotensi melemahkan Indonesia untuk menjadi negara maju. Pembangunan akan stagnan, tetapi itu tidak akan terjadi kalau birokrasi kita memiliki inovasi. Hal itu menjadi kesimpulan diskusi Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap yang disampaikan Ramdansyah selaku penyusun buku dan moderator diskusi.
Buku Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap ditulis oleh Hery Susanto bersama Ramdansyah diluncurkan di Ruang Candi Pawon Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada Kamis (10/7/2025). Acara peluncuran buku yang dilanjutkan dengan diskusi menghadirkan sejumlah narasumber selain penyusun Hery Susanto dan Ramdanyah antara lain Tirta Mursitama selaku Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi Hilirisasi/BKPM, Direktur Utama PT Aneka Tambang Achmad Ardianto, Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Leo Herlambang, Presidium MN KAHMI Sutomo.
“Buku ini patut dibaca agar kita terhindar dari negara yang tidak maju atau stagnan untuk menjadi negara baca” sambut Tirta Nugraha Mursitama selaku Deputi di Kementerian Investasi. Ia menyampaikan hal ini dalam peluncuran buku berjudul Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap yang disusun oleh Hery Susanto dan Ramdansyah. Keduanya memegang jabatan sebagai Ketua Bidang (Kabid) di Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI).
Hery Susanto yang menjabat sebagai Kabid Reformasi MN Kahmi juga Pimpinan Ombudsman RI. Sementara itu Ramdansyah menjabat sebagai Kabid Pemilu MN Kahmi juga sebagai pimpinan Rumah Demokrasi. Lembaga Rumah Demokrasi yang dipimpin Ramdansyah ini merupakan lembaga Kajian Pemilu dan Demokrasi sekaligus penerbit buku Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap.
“Buku ini lahir dari seminar nasional yang digelar Majelis Nasional KAHMI. Banyak gagasan, data, dan analisis yang dihimpun, dan dituangkan secara komprehensif dalam buku ini, sebagai sumbangsih pemikiran untuk mendorong transformasi birokrasi agar Indonesia mampu keluar dari jebakan middle income trap,” ujar Hery dalam memantik sesinya.
Melanjutkan paparannya, Hery juga menjelaskan bahwa dalam buku Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap, ia memperkenalkan konsep epta helix. Konsep ini merupakan pengembangan dari pendekatan penta helix yang selama ini dikenal dalam sistem pelayanan publik.
“Di dalam buku ini, metode epta helix yang merupakan pengembangan dari konsep penta helix. Kalau sebelumnya hanya lima unsur yang terlibat, kini saya menambahkan dua elemen penting, sehingga total menjadi tujuh. Tujuh unsur ini adalah pemerintah pusat dan daerah, DPR/DPRD, kelompok bisnis, akademisi, pers, dan masyarakat, dengan Ombudsman RI yang berada di tengah sebagai simpul pengawas pelayanan publik,” jelas Hery.