Kejagung Terima Tiga SPDP Kasus Ginjal Akut Libatkan Farmasi

Kapuspenkum Ketut Sumedana (Dok Puspenkum)

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kejaksaan Agung telah menerima tiga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus gagal ginjal akut pada anak yang melibatkan industri farmasi.

“Jadi, Kejaksaan terkait gagal ginjal pada anak baru menerima tiga SPDP. Dua 2 SPDP dari PPNS Badan POM, satu SPDP dari penyidik kepolisian,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana usai mendampingi Kepala BPOM bertemu Jaksa Agung di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/11).

Kemenkumham Bali

Menurut Ketut, jumlah ini diperkirakan akan bertambah karena penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) masih berjalan.

“Ini akan berkembang juga ke depannya. Tadi saya dengar juga masih ada dua atau tiga yang akan diserahkan SPDPnya. Tapi, belum ada nama tersangkanya,” ujar Ketut.

BACA JUGA  Kejagung Sita Uang Rp 10 Miliar dan Kendaraan Mewah Kasus Korupsi Tower BTS

Ia menjelaskan, ketiga SPDP itu berbeda untuk pelakunya, namun perihalnya sama, yakni ada beberapa perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran terhadap izin edar obat.

SPDP tersebut, lanjut dia, akan ditindaklanjuti oleh kejaksaan apabila sudah ada penetapan tersangka oleh kepolisian, maupun PPNS BPOM.

Ia menambahkan, dalam kasus pelanggaran undang-undang kesehatan, PPNS BPOM mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan.

“Biasanya setelah ada penetapan tersangka baru nanti ada tahap I berkas perkara,” kata dia.

Sementara itu, kedatangan Kepala BPOM Penny K Lukito ke Kejaksaan Agung dalam rangka meminta dukungan kejaksaan dalam menuntaskan kasus gagal ginjal akut pada anak.

Ketut mengatakan bahwa Kejaksaan Agung siap mendukung BPOM dalam menindak kejahatan yang merugikan masyarakat banyak.

BACA JUGA  Menyesal dan Minta Maaf, 7 dari 9 Terdakwa Kasus Pembobolan BRI Sampaikan Pembelaan

“Dari Pak Jaksa Agung sudah merupakan suatu kewajiban sebagai aparat penegak hukum untuk mendukung, apalagi ini terkait korban yang cukup banyak terhadap anak-anak kita semua,” katanya.

Dukungan lainnya, kata Ketut, pada saat pembuatan legal drafting terhadap penguatan kelembagaan BPOM.

“Ketika ke depannya nanti akan membuat suatu peraturan undang-undang atau perpu terkait penguatan kelembagaan, yaitu pengawasan obat dan makanan pascakasus ini,” katanya.

Selain itu, kata Ketut, dalam pertemuan itu juga didiskusikan terkait kemungkinan adanya gugatan perdana atau tata usaha negara. Kejaksaan Agung juga menyiapkan jaksa pengacara negara (JPN) untuk mendampingi BPOM.

“Tentu data-datanya belum kita terima ya, ini baru komunikasi awal,” kata Ketut.

Kepala BPOM Penny K Lukito usai pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelaskan, tujuannya datang untuk dukungan kepada Kejaksaan untuk proses penegakan hukum perkara pidana terkait industri farmasi yang melanggar ketentuan dengan standar pencemaran EG dan DEG dan berkaitan dengan kasus gagal ginjal pada anak.

BACA JUGA  Perkuat Pembuktian Kasus Korupsi Komoditi Emas, Kejagung Periksa Petinggi PT Antam

“Tentunya memohon dukungan untuk nanti proses penegakan hukumnya berjalan dengan lancar dan memberikan efek jera,” kata Penny. (05/Ant)

Tinggalkan Balasan