MANOKWARI, PAPUA BARAT, SUDUTPANDANG.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Papua Barat menyatakan masih mengalami kekurangan sebanyak 1.261 guru SMA dan SMK, yang terdiri atas 747 guru SMA dan 514 guru SMK.
Kepala Disdikbud Papua Barat, Barnabas Dowansiba di Manokwari, Selasa (25/10/2022) mengatakan untuk mengatasi kekurangan guru SMA dan SMK, jajarannya langsung mengangkat guru berstatus Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami sudah merekrut guru PPPK dan saat ini masih menunggu SK penempatan. SK tersebut sudah ada di meja gubernur untuk segera ditandatangani,” katanya.
Menurut dia kekurangan itu guru menjadi masalah penting karena membangun pendidikan berkualitas di Papua Barat membutuhkan keterlibatan dan peran aktif guru.
“Kalau tidak ada guru sama saja maka tidak mungkin kita menciptakan generasi manusia yang berkualitas, tidak mungkin satu guru mengajar semua anak,” kata Dowansiba.
Sejauh ini Pemprov Papua Barat sudah tiga kali merekrut guru PPPK. Sebanyak 600 guru direkrut pada gelombang pertama dan kedua, sedangkan pada gelombang ketiga ada 172 guru yang menerima SK PPPK.
Dengan hadirnya 772 guru PPPK, kata dia, maka separuh kekurangan guru SMA dan SMK telah teratasi.
Secara bertahap, Disdikbud Papua Barat akan memenuhi kebutuhan guru SMA dan SMK di seluruh kabupaten/kota agar tidak ada lagi kelas tanpa guru.
“Kami menargetkan pada tahun 2023 kekurangan guru di Papua Barat dapat teratasi, apalagi dengan semakin banyaknya lulusan dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Guru-guru ini adalah guru baru dalam rekrutmen PPPK, bukan mutasi dari satu sekolah ke sekolah lain,” katanya.
Seperti di tingkat SMA dan SMK, kekurangan guru jauh lebih besar di tingkat pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP yang saat ini dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
Sehubungan dengan itu, pihaknya meminta pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat menyediakan anggaran untuk melatih guru khusus untuk mengisi kekurangan guru di kabupatennya masing-masing, kata Barnabas Dowansiba. (02/Ant)
