JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pengembangan Potensi Layanan Kenavigasian Melalui Badan Layanan Umum (BLU) Navigasi” di Jakarta, Selasa (16/7/2024).
“Tujuan diselenggarakan FGD ini adalah guna memberikan informasi tentang BLU Navigasi, di antaranya jenis-jenis pelayanan yang akan dikembangkan, besaran tarif dan sustainability pelayanan BLU Navigasi,” kata Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Capt. Mugen S Sartoto saat membuka FGD itu.
FGD ini dihadiri oleh para peserta dari Distrik Navigasi yang mendapatkan pelimpahan pelaksanaan fungsi kenavigasian sebagai Satker PPK-BLU, perwakilan UPT Ditjen Perhubungan Laut, pengguna jasa, mitra kerja, kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait.
Narasumber pada FGD ini di antaranya adalah Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Capt. Mugen S. Sartoto, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi, Prof Wihana Kirana Jaya, dan Kepala Subdirektorat PPK-BLU III, Dani Ramdani.
Ia mengatakan FGD ini juga membuka ruang informasi dan komunikasi antara Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok dengan Unit Kerja kementerian/lembaga terkait, pemangku kepentingan, pengguna jasa tentang pengembangan layanan kenavigasian melalui BLU Navigasi untuk mewujudkan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak yang terkait.
Dalam penyelenggaraan bidang kenavigasian, kata dia, pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui layanan penyelenggaraan Alur Pelayaran, layanan penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), dan layanan penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran.
“Di samping menunjang aspek keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas pelayaran, penyelenggaraan kenavigasian memiliki peran penting bagi sejumlah aspek strategis, antara lain kelancaran mobilitas logistik lintas wilayah NKRI dan global, perlindungan lingkungan maritim, perlindungan aset vital di perairan, keselamatan dan keamanan aktivitas ekonomi, Industri dan masyarakat di perairan maupun pesisir, serta penguatan kedaulatan Indonesia di pulau-pulau terdepan dan wilayah batas laut,” katanya
Ia menambahkan melalui BLU Navigasi, maka terbuka berbagai peluang kerja sama yang luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan permintaan dan kebutuhan yang berkembang di kalangan pengguna jasa, pemangku kepentingan dan masyarakat.
Oleh karena itu, katanya, perlu adanya strategi pengembangan potensi layanan kenavigasian dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu peningkatan optimalisasi aset yang dikelola BLU, penerapan strategi digitalisasi proses bisnis dan layanan BLU, serta peningkatan sinergi layanan BLU.
“Dengan terus berinovasi dan berkomitmen pada peningkatan, saya optimis kita dapat menyediakan layanan kenavigasian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan tugas dan fungsi, tetapi juga melampaui ekspektasi masyarakat,” kata Mugen S Sartoto .
Sementara itu Kepala Bagian Tata Usaha, Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Ni Widaningsih mengatakan bahwa dengan telah ditetapkanya Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok sebagai satuan kerja (satker) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, maka pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan potensi layanan di bidang kenavigasian yang berorientasi pada peningkatan kualitas serta ragam pelayanan publik.
Di samping melaksanakan layanan utama, kata dia, BLU Navigasi juga akan menyelenggarakan sejumlah layanan penunjang (bernilai tambah) lainnya yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan maupun pemanfaatan aset yang dimiliki, meningkatkan kualitas dan nilai tambah layanan publik, serta menyelenggarakan pelayanan bernilai tambah sesuai dengan demand yang berkembang di lingkungan pengguna jasa dan pemangku kepentingan maritim.
“Melalui FGD ini, kami ingin mengglorifikasikan beberapa pengembangan layanan kenavigasian yang akan dijalankan pada BLU Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok diantaranya layanan utama dan layanan penunjang,” katanya.
Ia menjelaskan yang termasuk layanan utama, antara lain penyelenggaraan SBNP yaitu jasa penggunaan SBNP, layanan instalasi dan monitoring SBNP, lalu penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran yaitu telegram radio dan lalu lintas pelayaran (VTS), serta penyelenggaraan Alur Pelayaran yaitu jasa survei hidrografi dan jasa perencanaan.
Kemudian, yang termasuk layanan penunjang antara lain penggunaan lahan, ruangan, bangunan, gedung, sarana olahraga dan wisata edukatif, lalu penggunaan peralatan dan mesin, penggunaan sarana transportasi, selanjutnya bimbingan, pendidikan, pelatihan dan penelitian, terakhir penggunaan SDM, perbengkelan dan galangan, serta penjualan produk lainnya.
“Dengan diselenggarakan FGD ini, diharapkan semakin terjalinnya kolaborasi, sinergitas dan ekosistem maritim untuk mendukung peningkatan layanan kenavigasian pada BLU Navigasi guna mewujudkan amanah Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Visi & Misi Maritim Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” kata Ni Widaningsih. (PR/02)
