Ketua Banggar DPR Usulkan Verifikasi Sidik Jari dan Retina untuk Subsidi LPG 3 Kg

Avatar photo
Ketua Banggar DPR Usulkan Verifikasi Sidik Jari dan Retina untuk Subsidi LPG 3 Kg
Gas LPG 3 kg (Foto: Dok. Pertamina)

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan penggunaan verifikasi sidik jari dan pemindaian retina dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg guna memastikan bantuan tepat sasaran.

Usulan Ketua Banggar DPR tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Said menilai mekanisme distribusi LPG bersubsidi saat ini masih perlu diperkuat, terutama dalam hal validasi penerima manfaat.

Menurut dia, penggunaan teknologi biometrik dapat melengkapi data yang telah dimiliki pemerintah, sehingga penyaluran subsidi tidak hanya bergantung pada basis data administratif.

“Tidak cukup hanya mengandalkan data pemerintah, perlu verifikasi tambahan seperti sidik jari atau retina bagi masyarakat yang berhak,” ujar Said.

BACA JUGA  Demo RUU Pilkada di DPR Rusuh, Polisi Amankan Sejumlah Massa

Said menyampaikan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan Banggar, jumlah penerima LPG 3 kg dapat lebih efisien apabila distribusi dilakukan secara tepat sasaran.

Dari pagu sekitar 8,6 juta penerima, kebutuhan dinilai dapat ditekan menjadi sekitar 5,4 juta penerima.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga efektivitas anggaran subsidi agar tidak terjadi pemborosan.

Dalam pandangannya, langkah perbaikan distribusi lebih diperlukan dibandingkan pengurangan subsidi.

Usulan verifikasi biometrik tersebut menjadi salah satu opsi yang disampaikan DPR dalam rangka meningkatkan akurasi penyaluran subsidi energi kepada masyarakat yang berhak.

Tak Setuju Pengurangan Subsidi BBM 

Terkait wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Said menyatakan tidak sependapat.

Ia menilai kebijakan subsidi tetap diperlukan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah tekanan harga energi global.

BACA JUGA  Menata Ulang Sistem Perwakilan di Indonesia, Bisakah?

Lebih lanjut, Said mengingatkan agar setiap kebijakan energi mempertimbangkan dampak yang lebih luas, termasuk terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

Ia meminta seluruh pihak memberikan ruang bagi pemerintah untuk menghitung kebijakan secara cermat sebelum mengambil keputusan.(red)