“Akurasi tidak boleh diabaikan. Saat akurasi runtuh, kepercayaan publik terhadap pers juga ikut hilang. Wartawan harus tetap berpegang pada disiplin verifikasi, karena di situlah letak kehormatan profesi.”
BEKASI, SUDUTPANDANG.ID – Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat, menegaskan bahwa akurasi merupakan nyawa jurnalisme yang tidak boleh ditawar. Menurutnya, verifikasi fakta adalah pedoman utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap wartawan agar pers tetap dipercaya publik dan mampu menjaga marwah demokrasi.
Hal itu disampaikan Prof Komarudin Hidayat saat menyampaikan sambutan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Persatuan bertajuk “Bangkit Bersatu” yang berlangsung di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025).
Komarudin menyampaikan bahwa kualitas jurnalisme sedang menghadapi tantangan besar di era digital. Derasnya arus informasi di media sosial, kerap mengaburkan fakta sehingga publik sulit membedakan antara informasi yang akurat dengan kabar bohong.
“Akurasi tidak boleh diabaikan. Saat akurasi runtuh, kepercayaan publik terhadap pers juga ikut hilang. Wartawan harus tetap berpegang pada disiplin verifikasi, karena di situlah letak kehormatan profesi,” ujarnya.
Komarudin juga menekankan pentingnya persatuan di kalangan wartawan. Menurutnya, semangat kebersamaan tidak hanya berlaku untuk PWI, tetapi juga seluruh organisasi pers yang menjadi bagian dari ekosistem pers nasional.
“Dewan Pers memang menjadi institusi etik tertinggi, tetapi menjaga kualitas demokrasi adalah tanggung jawab bersama seluruh organisasi wartawan,” katanya.
Ia mengibaratkan dinamika organisasi pers layaknya rumah tangga.
“Kalau suami-istri bertengkar, jangan sampai rumahnya ikut terbakar. Perbedaan pendapat itu wajar, tetapi jangan menghancurkan rumah besar pers Indonesia,” tutur Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2006-2010 dan 2010-2015 itu.
Selain itu, ia menegaskan bahwa kata-kata memiliki kekuatan besar dalam membentuk pola pikir masyarakat.
“Diplomasi kata-kata bisa menghadirkan perdamaian, tetapi juga bisa memicu pertikaian. Karena itu, wartawan harus selalu sadar akan tanggung jawab moral dalam setiap berita yang ditulis,” ujarnya.
Fondasi Utama
Wartawan senior Aat Surya Safaat yang turut hadir dalam kongres tersebut mengaku sependapat dengan pernyataan Ketua Dewan Pers. Ia menilai, akurasi memang harus menjadi fondasi utama dalam praktik jurnalistik, terlebih di tengah derasnya arus informasi digital.
‘Tanpa akurasi, jurnalisme akan kehilangan nilai dan tidak lagi dipercaya publik. Karena itu, wartawan harus kembali meneguhkan komitmen pada disiplin verifikasi,” ujar Aat yang pernah bertugas sebagai Kepala Biro LKBN ANTARA New York periode 1993-1998 dan Direktur Pemberitaan ANTARA 2016 itu.
Hal senada disampaikan oleh Tundra Meliala. Ia menegaskan bahwa profesi wartawan tidak hanya dituntut menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik.
“Publik menaruh harapan besar kepada pers untuk memberi informasi yang benar, bukan sekadar cepat,” kata alumnus Lemhannas PPRA 51 yang saat ini menjabat Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat.
Kongres PWI secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria. Hadir Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Komdigi Fifi Aledya Yahya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) Gusti Ayu Putu Suwardani serta sejumlah tokoh pers nasional.
Mereka bersama-sama menekankan pentingnya menjaga integritas, akurasi, dan persatuan demi keberlangsungan jurnalisme yang berkualitas di Indonesia.
Dalam kongres tersebut, Direktur Utama LKBN ANTARA, Akhmad Munir, resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2025-2030. Atal S. Depari terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.(01)
