JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian realisasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 91,59 persen.
Capaian tersebut dinilai menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang baik, meski Kemenpora didorong untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan program, serta penyerapan anggaran pada tahun berikutnya.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Ruang Sidang Komisi X, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi anggaran Kemenpora mencapai Rp2.206.188.883.295 atau 91,59 persen dari pagu revisi sebesar Rp2.408.834.380.000.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan capaian tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi.
Namun, ia berharap kinerja tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026.
“Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemenpora sebesar 91,59 persen. Selanjutnya Komisi X DPR RI mengharapkan capaian realisasi tersebut dapat ditingkatkan pada Tahun Anggaran 2026,” ujar Lalu Hadrian Irfani saat memimpin rapat.
Selain memberikan apresiasi, Komisi X juga menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi bagi Kemenpora.
Salah satunya adalah perlunya memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran agar setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, berorientasi pada hasil, serta selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Menurut Lalu Hadrian, kualitas perencanaan menjadi faktor penting agar setiap rupiah anggaran yang digunakan mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan kepemudaan dan olahraga nasional.
Komisi X juga meminta Kemenpora meningkatkan sistem pengendalian internal, memperkuat manajemen risiko, serta melakukan pengawasan berjenjang terhadap pelaksanaan anggaran.
Pengawasan tersebut dinilai penting, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan pemerintah, pengelolaan aset negara, hingga pelaksanaan program strategis yang menggunakan anggaran besar.
“Kemenpora diharapkan memperkuat sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta pengawasan berjenjang terhadap pelaksanaan anggaran, khususnya pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan pemerintah, pengelolaan aset, dan sebagainya,” kata Lalu Hadrian.
Komisi X juga meminta Kemenpora mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel sekaligus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara.
“Mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK secara terukur untuk meningkatkan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tuntas,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi X turut memberikan apresiasi terhadap berbagai program strategis Kemenpora sepanjang 2025.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Melly Goeslaw, menilai capaian penyerapan anggaran Kemenpora telah menunjukkan tren positif.
Meski demikian, ia mengingatkan agar peningkatan penyerapan anggaran tetap dijaga sehingga pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan semakin efektif.
“Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi kinerja penyerapan anggaran Kemenpora. Namun kami juga mendorong agar peningkatan penyerapan dari tahun sebelumnya dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan,” kata Melly.
Selain aspek anggaran, Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian program olahraga nasional sepanjang 2025.
Salah satunya adalah keberhasilan kontingen Indonesia pada SEA Games 2025 yang berhasil meraih 91 medali emas dan menempati peringkat kedua, yang disebut sebagai pencapaian terbaik Indonesia pada SEA Games yang digelar di luar negeri sejak edisi 1995.
Komisi X juga menilai positif penyaluran bonus atlet SEA Games sebesar Rp465,25 miliar yang dilakukan tepat waktu.
Selain itu, penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 dinilai memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan nilai mencapai Rp4,96 triliun.
Program Indonesia Sport Summit (ISS) 2025 juga mendapat apresiasi karena dinilai mampu memperkuat ekosistem industri olahraga nasional melalui kolaborasi lintas sektor.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan terima kasih atas apresiasi sekaligus berbagai catatan yang diberikan Komisi X DPR RI.
Menurut Erick, Kemenpora terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan anggaran, termasuk penyempurnaan perencanaan program melalui koordinasi lintas deputi agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif.
Ia mencontohkan pelaksanaan Indonesia Sport Summit (ISS) 2025 yang melibatkan seluruh deputi di lingkungan Kemenpora sehingga menghasilkan berbagai terobosan, termasuk penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.
“Alhamdulillah pada ISS 2025 banyak terobosan yang berhasil dilakukan, salah satunya melalui pelimpahan penugasan dari kementerian dan lembaga lain. Selain itu, kami juga memastikan program pelatnas serta persiapan SEA Games 2025 dan ASEAN Para Games berjalan dengan baik,” ujar Erick.
Erick menegaskan Kemenpora akan menjadikan berbagai masukan dari DPR sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola anggaran, memperkuat pembinaan olahraga prestasi, serta memastikan seluruh program kepemudaan dan olahraga berjalan lebih efektif, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(09/AGF)
