JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Wakil Ketua Komisi D DPRD Nova Harivan Paloh meminta Pemerintah Provinsi DKI (Pemprov DKI) Jakarta mengantisipasi kemacetan jalanan di Ibu Kota saat pengerjaan sistem pengelolaan limbah domestik terintegrasi skala perkotaan (Jakarta Sewerage System/JSS).
“Efektifitas perlu dilakukan mengingat saat ini banyak pekerjaan galian yang dikerjakan bersamaan di Jakarta dan berpotensi mengganggu lalu lintas,” kata Nova di Jakarta, Rabu.(2/8/2023)
Menurut Nova, kondisi tanah di Jakarta sudah dipenuhi infrastruktur ataupun jaringan utilitas baik milik pemerintah maupun swasta sehingga perlu adanya perhatian lebih.
Meski tujuan JSS memang untuk menyelamatkan air dari limbah, namun pihaknya belum yakin apakah pemerintah sudah berkoordinasi dengan lintas sektor yang dikhawatirkan mengganggu pembangunan seperti saluran air got maupun pedestrian.
“Jangan sampai masyarakat merasakan macet, termasuk bagaimana supaya tidak tumpang tindih karena kami melihat masalah utilitas ini belum beres,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta August Hamonganan menambahkan, selain koordinasi lintas sektor, sosialisasi agar masyarakat memahami fasilitas JSS mampu memberi dampak pada masa depan hidup warga Jakarta.
“Saya melihat program JSS ini akan memakan waktu lama pengerjaannya dan sosialisasinya ke masyarakat ini yang harus benar-benar paham karena ada banyak (jaringan) pipa (dalam tanah),” ungkapnya.
Sosialisasi JSS
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas SDA Nelson menjelaskan, program JSS dikerjakan mulai 2023 sampai 2026 yang terbagi dalam dua paket yakni paket 5 dan paket 6.
Terkait sosialisasi pelaksanaan program tersebut dikatakan sudah berjalan dengan berkoordinasi bersama Polda Metro Jaya Dinas dan Unit Kerja Perangkat Daerah lainnya.
“Memang tantangannya untuk memasang atau membangun sistem jaringan pipa di kota seperti Jakarta yang sudah sangat padat dan terpasang utilitas baik utilitas PAM, PLN dan fiber optik termasuk utilitas gas,” ujar Nelson.
Saat ini, sambung Nelson, pihaknya juga sedang memeriksa tanah di sepanjang jalur yang akan dibangun fasilitas JSS dengan menggunakan teknologi mutakhir geo radar dan geo listrik.
Pemeriksaan tanah itu dilakukan di lima lokasi yakni Kecamatan Menteng, Gambir dan Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat serta di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat serta Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
“Nanti kita lengkapi dengan penyelidikan tanah terkait dengan kekuatan tanahnya, apakah ada tanah yang harus kita perbaiki,” ujarnya.
Alokasi APBD DKI Jakarta untuk pembangunan jaringan pipa di zona prioritas 1 selama 2023-2026 ini mencapai Rp400 miliar. Sedangkan JSS sendiri memiliki 14 zona lokasi dan kapasitas di DKI Jakarta.
14 zona tersebut di antaranya Waduk Pluit, Waduk Muara Angke, Hutan Kota Srengseng, IPLT Pulo Gebang, Waduk Sunter Utara, IPLT Duri Kosambi, Kamal Pegadungan, Rencana Waduk Marunda, Situ Rawa Rorotan, Rencana Waduk Ulujami, Kebun Binatang Ragunan, Rencana Waduk Kampung Dukuh, dan Rencana Waduk Ceger.(03/Ant)
