JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara menggelar beragam perlombaan. Lomba tersebut diikuti seluruh pegawai Kejari Jakarta Utara.
Semua pegawai begitu antusias mengikuti lomba khas 17-an yang mulai digelar di Kejari Jakarta Utara sejak Jumat (16/8/2024).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara, Dandeni Herdiana, S.H., M.H., mengatakan, berbagai lomba 17-an digelar untuk memeriahkan HUT ke-79 RI sekaligus menguatkan semangat kebersamaan menjelang Hari Kemerdekaan.
“Lomba 17 Agustus bukan sekadar perlombaan biasa, tapi memiliki nilai sejarah tersendiri. Berbagai perlombaan yang digelar sepanjang bulan Agustus ini merupakan ekspresi kegembiraan masyarakat Indonesia dalam merayakan kemerdekaan negara kita,” ujar Dandeni dalam keterangannya.
Jaksa humanis kelahiran Garut Jawa Barat itu menuturkan, begitu juga dengan Korps Adhiyaksa yang selama ini berjibaku dengan berbagai perkara. Adanya lomba tersebut bisa menjadi hiburan tersendiri, terlebih lombanya menyehatkan.
“Pokoknya kami harus kompak, begitu juga dengan para awak media harus terus terjalin sinergi yang baik,” tegas lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (FH Unpad) Bandung yang pernah menjabat sebagai Kasubdit Lapdumas pada Jampidsus Kejagung itu.
Hal senada disampaikan Kasi Intel Kejari Jakarta Utara, Rans Fismy Pasaribu, S.H., M.H. Beragam lomba menjelang Hari Kemerdekaan digelar untuk menyemarakkan HUT ke-79 RI.
“Ada catur, tenis meja, domino, hingga yang paling seru ala 17-an, intinya bisa happy dan yang terpenting menguatkan rasa kebersamaan di Kejari Jakarta Utara,” kata Rans Fismy.
Sebagai informasi, Kajari Jakarta Utara Dandeni Herdiana menghadiri upacara peringatan HUT ke-79 RI yang digelar di Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara, Sabtu (17/8/2024).
Upacara tersebut dipimpin Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim yang dihadiri unsur Forkopimda.
Amanat Jaksa Agung
Sementara itu, dalam amanatnya pada HUT ke-79 RI, Jaksa Agung ST Burhanuddin menuturkan, 17 Agustus mengingatkan kembali pada momentum bersejarah, puncak perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia yang berhasil memperjuangkan tekadnya agar dapat hidup sejahtera dan menempatkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia.
“Perjuangan para pendahulu kita untuk memperoleh Kemerdekaan dilalui dengan penuh tantangan dan pengorbanan harta, jiwa serta raga. Maka sepatutnya kita renungkan dan syukuri kemerdekaan ini sebagai anugerah bagi bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.
“Tujuh puluh sembilan tahun masa kemerdekaan yang kita lalui bukanlah masa yang singkat, telah banyak persoalan yang dihadapi bangsa ini untuk mempertahankan kemerdekaannya, serta meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu kita untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan Indonesia yang sejahtera, berdaulat, adil, dan makmur,” sambung Jaksa Agung.
Seyogianya, lanjutnya, dalam masa transisi ini kita sebagai generasi penerus dapat mengawal proses penting ini, melalui kerja keras dan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan Kemerdekaan Indonesia.
Nusantara Baru Indonesia Maju
Selaras dengan tema besar yang diusung dalam HUT ke-79 RI Tahun 2024 ini yaitu “Nusantara Baru Indonesia Maju”. Menurut Jaksa Agung, tema ini mencerminkan semangat dan tekad bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melanjutkan pembangunan dengan penuh semangat saling bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama.
“Semangat yang muncul dalam tema besar tersebut menggambarkan visi pembangunan Indonesia di masa depan yang lebih modern dan maju, namun tetap mempertahankan kekayaan budaya dan identitas bangsa Indonesia,” katanya.
Selaku aparatur negara dalam bidang penegakan hukum, Jaksa Agung menyatakan bahwa selama ini Kejaksaan telah berkontribusi untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah melalui penegakan hukum yang adil dan humanis.
“Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan, kita harus mampu membaca dan memahami keinginan, harapan serta tuntutan masyarakat dalam mewujudkan supremasi hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum,” ucapnya.
Pilkada Serentak 2024
Pilkada Serentak 2024 akan menjadi agenda besar pada tahun ini terlebih bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Para kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, akan dipilih secara serentak oleh rakyat Indonesia. Ini merupakan Pilkada pertama yang dilakukan serentak mulai dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia.
“Proses ini tentu memerlukan perhatian khusus dari semua pihak, terlebih Kejaksaan yang merupakan salah satu pilar dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang bertugas untuk menyelesaikan perkara pidana pemilihan,” sebutnya.
“Potensi-potensi masalah, mulai dari black campaign, money politic, hingga tindak pidana pemilihan harus dapat dipetakan dan ditemukan langkah mitigasinya untuk menyukseskan Pilkada Serentak tahun 2024 ini,” tambah Jaksa Agung.
Untuk itu, Korps Adhyaksa dituntut untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum yang terjadi selama proses pemilihan dapat ditangani cepat dan tepat dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh stakeholders terkait.
“Selain itu, kita perlu mewaspadai adanya potensi terjadinya konflik sosial yang dipicu oleh kampanye hitam yang ditunggangi oleh pihak tertentu yang bertujuan mengganggu proses perhelatan pesta demokrasi ini,” jelasnya.
Ia menegaskan, di sinilah Kejaksaan memegang peranan penting dan strategis, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 30 UU Kejaksaan.
Oleh karena itu, kita harus siap untuk mengambil tindakan preventif dan represif untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.
Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini, Jaksa Agung juga mengingatkan kembali agar seluruh jajaran melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sesuai Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
“Ingat!!! Kita harus netral, tidak boleh terpengaruh oleh tekanan politik, atau menjadi alat kekuasaan bagi pihak mana pun. Tugas kita adalah menjaga agar proses demokrasi ini berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu, saya tidak akan pernah bosan menegaskan bahwa Netralitas Adhyaksa Harga Mati!!! Penyimpangan terhadap hal ini tidak akan saya tolerir,” pungkasnya.(01)
