JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (OP) Tanjung Priok menggelar acara Forum Kehumasan ke-3 di Hotel Orhcardz Industri, Jakarta, Kamis (21/10/2021), dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Acara Forum Kehumasan kali ini, mengusing tema “Mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok Menjadi Kawasan Berbasis WBK/WBBM”.
Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka menjalin komunikasi, sinergitas dan koordinasi dengan seluruh unsur Pemerintah maupun stakeholders Pelabuhan Tanjung Priok. Semua itu dalam upaya mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi kawasan yang berbasis Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Acara ini menghadirkan 2 orang narasumber, yaitu Astri Mefayani, Analisis Kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan Wuryono Prakoso, Kepala Satuan Tugas Sosialisasi, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian dipandu moderator Dra. Inayatur Robbany, M.Si MMTr, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
Sementara, peserta Forum Kehumasan terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Intansi Pemerintah dan stakeholders di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, yang hadir sebanyak 100 orang secara offline dan 248 orang secara online (virtual zoom).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Djoko Sasono yang membuka acara, dalam sambutannya, mengapresiasi acara Forum Kehumasan kali ini. Ia juga menyampaikan peraturan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja. Pelabuhan akan menjadi prioritas dalam melakukan pembangunan zona integritas.
“Kami memberikan apresiasi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok atas terselenggaranya acara ini, yang tetap semangat membangun kolaborasi dan sinergi antara instansi Pemerintah dengan stakeholders dan korporasi di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, sekaligus untuk mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi kawasan dengan zona integritas yang berbasis Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)” papar Sekjen.
“Dalam upaya mewujudkan WBK dan WBBM, sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada unit kerja. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas” sambung Djoko Sasono.
Menurutnya, pelabuhan menjadi salah satu kawasan prioritas pada Instansi Pemerintah, memiliki unit di kawasan terpadu yang ditunjuk untuk melakukan pembangunan zona integritas.
“Pembangunan zona integritas pada kawasan pelabuhan harus memperhatikan juga integrasi proses bisnis pelayanan antar unit kerja pada suatu kawasan,” imbuh Djoko Sasono.
Dalam laporan penyelenggaraan, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Ka OP), Dr Capt Wisnu Handoko, M.Sc, menyampaikan beberapa kegiatan dan program sinergi serta kolaborasi antara Instansi Pemerintah dan stakeholder dalam mewujudkan kawasan berbasis WBK/WBBM. Tak lupa, juga apresiasi dan harapan kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam Forum Kehumasan kali ini dalam mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi kawasan berbasis WBK/WBBM.
“Kami sampaikan juga, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sebagai leading sector telah melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Instansi Pemerintah dan stakeholders di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok dalam melaksanakan kegiatan dan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di pelabuhan, dan mendukung kawasan berbasis WBK WBBM,” katanya.
Capt Wisnu menjelaskan, sinergi dan kolaborasi itu di antaranya deklarasi komitmen bersama pembangunan zona integritas kawasan pelabuhan laut yang ditandatangani 3 menteri, sosialisasi kepada Instansi Pemerintah dan stakeholders di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok UPT di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok.
“Kami juga melakukan deklarasi Pelabuhan Tanjung Priok Bersih atau No Pungli, mengimplementasi Integrasi ISO (Management Mutu, Manajemen Lingkungan, Manajemen K3, Manajemen Anti Suap), melakukan Inovasi Pelayanan yaitu penerapan Inaportnet dan mengintegrasikannya dengan National Logistic Ecosystem (NLE), penerapan Single Truck Indentification Data (STID), Sistem Monitoring Tenaga Kerja Bongkar Muat (SIMON TKBM), menginisiasi program pengelolaan minyak yaitu Port Waste Management (PWMS) dan Ship Waste Management (SWMS),” terang Ka OP.
Selanjutnya, melakukan kegiatan dalam peningkatan SDM di Pelabuhan Tanjung Priok dengan kerjasama pelatihan operator limbah, Truck Safety Awarness, pelatihan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), dan kerjasama dengan sekolah pelayaran.
“Kami telah melakukan beberapa kegiatan CSR, di antaranya kegiatan vaksinasi, program padat karya, pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar. Kami melaksanakan program Priok Go Green, kemudian bersama Kantor Karantina Pelabuhan menyusun SOP, SLA dan tarif yang lebih transparan serta objektif berbasis No Cure No Pay pada kegiatan fumigasi dan insektisida kapal niaga,” jelas Capt Wisnu.
Pihaknya sangat mengapresiasi kepada seluruh peserta yang hadir baik secara offline maupun online dan pihak yang telah berpartisipasi sehingga acara dapat berjalan dengan lancar.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menyegarkan kembali komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah dan seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bersih, serta mampu memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dan masyarakat yang berkualitas,” harap Capt Wisnu.(um)
