Muhammadiyah Gelar Konsolidasi Nasional di Yogyakarta, Jusuf Kalla Hadir

Muhamadiyah
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla memasuki mobil usai menghadiri Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Masjid Walidah Dahlan di Kampus Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024). FOTO: Ant

YOGYAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Agenda Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Masjid Walidah Dahlan di kampus Universitas ‘Aisyiah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024) dihadiri Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla.

“Pak Jusuf Kalla sudah berulang kali menghadiri forum yang digelar PP Muhammadiyah sebagai mitra diskusi,” kata Kepala Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Arif Nur Kholis di Yogyakarta, Sabtu (27/7).

Kemenkumham Bali

Ia menjelaskan bahwa Jusuf Kalla sebagai tokoh bangsa menjadi salah satu narasumber terkait isu-isu strategis dalam forum yang dihadiri seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) itu.

Di samping itu, kata diia, Jusuf Kalla memiliki kedekatan khusus dengan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mengingat ibunya, Athirah Kalla merupakan salah satu tokoh ‘Aisyiyah di Sulawesi Selatan.

BACA JUGA  Muhammadiyah: Awal Ramadhan 1445 H 11 Maret 2024

“Dekat, keluarganya kan, ibunya, Muhammadiyah, bapaknya NU,” kata Arif.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir belum bersedia berkomentar usai mengantarkan Jusuf Kalla berpamitan dan keluar usai menghadiri forum konsolidasi itu.

Jusuf Kalla tampak satu mobil dengan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat meninggalkan lokasi konsolidasi tersebut.

PP Muhammadiyah menggelar konsolidasi nasional secara tertutup di gedung Masjid Walidah Dahlan di kompleks Kampus Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY, selama dua hari, 27-28 Juli 2024.

Agenda tahunan yang dihadiri 35 PWM itu membahas sejumlah program strategis, termasuk terkait tawaran konsesi atau izin tambang dari pemerintah. (Ant/02)