JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir menyayangkan terjadinya polemik dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB PSTI) yang digelar di Gedung KONI Pusat, Jakarta, Sabtu (1/11).
Ia menilai seharusnya Munaslub menjadi momentum penyelesaian masalah internal sekaligus kebangkitan cabang olahraga sepak takraw nasional.
Dalam Munaslub tersebut, sebanyak 36 pengurus provinsi (Pengprov) PSTI hadir untuk menentukan ketua umum baru.
Setelah proses verifikasi keabsahan peserta, hanya 24 Pengprov yang dinyatakan memiliki hak suara sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.
Dari hasil pemungutan suara, Surianto terpilih sebagai Ketua Umum PB PSTI setelah meraih 13 suara, mengungguli pesaingnya Rudi Manurung yang memperoleh 11 suara.
Proses pemilihan ini dilakukan melalui mekanisme resmi, mulai dari rapat koordinasi dan konsultasi, penyampaian visi dan misi, verifikasi calon, hingga voting tertutup.
Namun, dinamika memanas terjadi menjelang akhir acara. Salah satu kandidat, Rudi Manurung, yang kalah dalam pemilihan, memutuskan walk out dari arena sidang setelah tidak menerima hasil voting.
Aksi tersebut memicu kegaduhan di antara peserta Munaslub dan menimbulkan polemik lanjutan di kalangan insan sepak takraw.
Menpora Erick menegaskan, pemerintah pada dasarnya mengapresiasi pelaksanaan Munaslub PB PSTI yang dinilai telah berjalan sesuai aturan organisasi.
Namun ia menyayangkan munculnya kericuhan dan ketegangan yang justru mencoreng semangat persatuan dalam olahraga.
“Kami mengapresiasi pelaksanaan Munaslub PB PSTI sebagai ajang konsolidasi dan upaya mengakhiri permasalahan yang selama ini mendera cabang sepak takraw. Namun sangat disayangkan terjadi kericuhan dan insiden walk out. Berdasarkan laporan yang kami terima, proses pemilihan Ketua Umum PB PSTI telah terlaksana sesuai AD/ART KONI dan menghasilkan keputusan sah, dengan Surianto memperoleh 13 suara berbanding 11 suara,” ujar Erick Thohir di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Meski proses Munaslub telah dinyatakan sah, polemik belum usai. Sejumlah pihak yang tidak puas dengan hasil pemilihan kemudian mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Sepak Takraw Menggugat (GSTM).
Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Senin (3/11), menolak hasil Munaslub dan menyebut keputusan pemilihan tidak sah.
Merespons dinamika tersebut, Menpora Erick meminta seluruh pihak menyelesaikan sengketa melalui jalur resmi, yakni Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).
Ia menegaskan bahwa BAKI adalah lembaga arbitrase tunggal yang diakui pemerintah untuk menangani dan memutus perselisihan dalam dunia olahraga nasional.
“Dalam semangat sportivitas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, kami mendukung agar pihak-pihak yang kurang puas atas hasil Munaslub PB PSTI menempuh jalur penyelesaian melalui Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI),” tegas Erick Thohir.
Menurutnya, BAKI dibentuk untuk memastikan penegakan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta penyelesaian sengketa secara profesional dan beretika di lingkungan olahraga nasional.
Ia berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengutamakan kepentingan pembinaan atlet serta kemajuan prestasi sepak takraw Indonesia.
Erick juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam organisasi olahraga adalah hal wajar, namun harus diselesaikan melalui mekanisme formal yang telah ditetapkan.
Ia menilai langkah penyelesaian lewat BAKI adalah bentuk kedewasaan organisasi sekaligus bukti komitmen insan olahraga untuk menjaga marwah sportivitas.
“Pemerintah tidak akan mencampuri urusan internal organisasi, tetapi kami mendorong penyelesaian sesuai koridor hukum dan etika olahraga. Kita ingin PB PSTI segera solid agar fokus membangun prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional,” tambah Erick.
Dengan adanya dorongan dari Menpora, diharapkan seluruh elemen sepak takraw baik pengurus, atlet, maupun daerah dapat bersatu kembali dan mengakhiri perpecahan yang menghambat pembinaan olahraga.
Pemerintah, melalui Kemenpora, siap memfasilitasi upaya mediasi dan pembinaan lebih lanjut agar organisasi PB PSTI kembali stabil.
Polemik yang terjadi di tubuh PB PSTI diharapkan menjadi pelajaran penting bagi seluruh induk cabang olahraga di Indonesia, bahwa setiap perbedaan harus diselesaikan secara sportif, transparan, dan sesuai regulasi. Dengan demikian, semangat “sport for unity” dapat benar-benar terwujud di dunia olahraga nasional.(09)
