“Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan ekosistem GRC yang robust, bukan sekadar seremoni penghargaan TOP GRC Awards yang megah. Kita butuh integrasi teknologi seperti Artificial Intelligence dan data real-time untuk mengelola risiko secara prediktif, bukan sekadar mengisi kuesioner persepsi yang hasilnya sering kali bisa “diatur” agar terlihat hijau di peta risiko”
Oleh: Dr. Kemal H Simanjuntak, MBA
Indonesia hari ini sedang mengidap sebuah paradoks akut: kita memiliki “Kitab suci” tata kelola yang semakin tebal, namun gerak pembangunan justru sering kali tampak seperti siput yang sedang kelelahan. Di satu sisi, kita melihat kementerian seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merilis Surat Edaran Menteri Nomor 12/SE/M/2024 yang sangat komprehensif mengenai Manajemen Risiko sebuah dokumen yang secara ambisius mencoba memetakan segala sesuatu mulai dari risiko korupsi hingga risiko reputasi di empat tingkatan organisasi.
Namun di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru menemukan adanya kelemahan sistemik yang signifikan dalam implementasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) secara nasional.
Fetisisme Regulasi dan Kompas yang Kehilangan Jarum
Mari kita bicara jujur. Implementasi GRC di Indonesia sering kali terjebak pada aspek administratif semata. GRC yang seharusnya menjadi “kompas strategis” untuk menavigasi ketidakpastian ekonomi global justru sering berakhir menjadi instrumen kepatuhan “asal bapak senang”.
Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian menegaskan bahwa GRC adalah pengungkit transformasi ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan 8%,. Namun, bagaimana mungkin transformasi ini berjalan efektif jika perencanaan dan penganggaran kita belum berbasis kinerja secara konsisten, dan sistem pengendalian internal masih rapuh seperti kerupuk yang terpapar udara terbuka?.
Kementerian PUPR, misalnya, secara eksplisit mewajibkan identifikasi risiko korupsi sebagai menu wajib di semua level Unit Pemilik Risiko (UPR). Mereka bahkan mendetailkan tujuh sub-kategori korupsi, mulai dari suap hingga benturan kepentingan. Ini adalah pengakuan dosa yang sangat jujur dalam sebuah dokumen birokrasi bahwa di setiap sudut proses bisnis terutama dalam pengadaan barang dan jasa hantu korupsi selalu mengintai. Namun, pertanyaannya, apakah deretan tabel mitigasi risiko ini cukup kuat untuk menahan syahwat arogansi dan tekanan gaya hidup yang menjadi pemicu kecurangan?.
Akselerasi atau Sekadar Penggemukan?
Kini, muncul fenomena baru pembentukan badan-badan baru untuk “percepatan”. Presiden Prabowo Subianto baru saja mewacanakan pembentukan lembaga baru untuk percepatan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),. Padahal, kementeriannya sendiri baru saja dipisahkan untuk meningkatkan fokus kerja. Hal ini memicu pertanyaan kritis: apakah masalahnya ada pada struktur organisasi yang kurang gemuk, atau pada kualitas “supir” yang memegang kemudi?.
Kita seolah sedang hobi menambah mobil baru karena merasa mobilitas lambat. Kita punya mobil besar (Kementerian), lalu kita beli mobil kecil (Badan baru) agar bisa menyalip di kemacetan. Namun, jika supirnya masih memiliki trauma atau kualitas rendah dalam mengemudi di jalanan yang berliku dan penuh lubang regulasi, menambah armada hanya akan menambah kepadatan di garasi negara.
Menuju Indonesia Emas atau Sekadar Sepuhan?
Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan ekosistem GRC yang robust, bukan sekadar seremoni penghargaan TOP GRC Awards yang megah,. Kita butuh integrasi teknologi seperti Artificial Intelligence dan data real-time untuk mengelola risiko secara prediktif, bukan sekadar mengisi kuesioner persepsi yang hasilnya sering kali bisa “diatur” agar terlihat hijau di peta risiko.
Pemerintah harus menyadari bahwa transparansi dan akuntabilitas, terutama di BUMN dan lembaga negara, bukanlah beban biaya, melainkan investasi untuk menarik minat investor global dan pembiayaan hijau (ESG),. Tanpa integritas yang tak tergoyahkan, GRC hanya akan menjadi lipstik tebal di wajah birokrasi yang masih kusam oleh praktik regulatory arbitrage dan fraud lintas batas,.
Sebagai penutup, birokrasi kita saat ini ibarat sebuah kapal pesiar mewah yang memiliki manual keselamatan ribuan halaman dan puluhan sekoci baru, namun mesin utamanya sering mogok karena kualitas bahan bakar yang buruk dan kapten yang lebih sibuk memoles kemudi daripada memperhatikan radar.
Menambah sekoci mungkin menenangkan penumpang, tapi memperbaiki mesin dan memastikan kapten tidak “mabuk laut” adalah satu-satunya cara agar kapal ini benar-benar sampai ke pelabuhan 2045.
*Penulis Kemal H. Simanjuntak adalah konsultan manajemen, GRC expert dan pengamat keuangan
