JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – – Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai menerima vaksinasi Covid-19 dosis kedua di Kantor Pusat BPKP, Jakarta Timur, Rabu (24/3/2021) lalu.
Vaksinasi dosis kedua ini diberikan berselang dua minggu atau 14 hari dari vaksin tahap awal yang telah digelar tanggal 8 sampai 10 Maret 2021 lalu.
Sekretaris Utama BPKP, Ernadhi Sudarmanto mengatakan, kegiatan vaksinasi Covid-19 dosis kedua dilaksanakan selama dua hari, tanggal 23 dan 24 Maret, dengan keseluruhan melibatkan 10 tim vaksinasi hal tersebut guna meminimalisir penumpukan antrian, dan tetap dapat menjaga jarak.
Dirinya merinci, pada tahap pertama, program vaksinasi telah diberikan kepada 5.877 pegawai yang terdiri dari pegawai pusat dan 34 perwakilan di seluruh Indonesia.
Vaksinasi dosis kedua telah dilaksanakan pada 8 unit kerja melibatkan 2.647 pegawai, termasuk pegawai Kantor Pusat, Pusdiklatwas dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.
“Berkaca dari vaksinasi dosis pertama, penyebab tertinggi penundaan vaksinasi adalah karena hipertensi. Oleh karena itu, pada vaksinasi dosis kedua, dianjurkan kepada pegawai yang memiliki riwayat hipertensi agar istirahat yang cukup, tidak minum kopi, serta mengkonsumsi obat penurun tensi jika diperlukan,” terang Ernadhi.
Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi di BPKP merupakan upaya mendukung program pemerintah untuk menciptakan herd imunity atau imunitas kelompok, agar angka penularan dan kematian akibat Covid-19 dapat ditekan, bahkan tidak ada lagi kasus baru.
Oleh karena itu, dirinya berharap proses vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lancar. Dan kepada pegawai yang telah divaksinasi kata dia, nantinya harus tetap menerapkan protokol kesehatan, sebab pageblug Covid-19 belum berakhir.
“Saat ini, sebanyak 21 unit kerja BPKP tetap melaksanakan layanan bilik swab antigen mandiri bekerjasama dengan laboratorium klinik setempat, dan masih terdapat 56 pegawai isolasi mandiri, dan 3 orang dirawat di rumah sakit akibat Covid-19,” ujar Ernadhi.
Pihaknya yakin bahwa Indonesia mampu melewati masa sulit pandemi Covid-19, tentunya dengan upaya bersama dan sinergi kolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
“Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang mendukung program vaksinasi di BPKP karena layanan vaksinasi tidak akan terselenggara, tanpa adanya bantuan pihak lain,” tutupnya.
Bersamaan dengan layanan vaksinasi, pengawasan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap berjalan. Sehingga, peran Sekretariat Utama adalah memastikan dan mendukung tugas utama pengawasan BPKP agar tetap optimal di tengah pandemi.
38,5 juta orang
Seperti diketahui, program vaksinasi tahap kedua ini telah berlangsung mulai bulan Februari dan diharapkan dapat selesai pada Mei 2021. Total sasaran vaksinasi tahap kedua mencapai 38,5 juta orang yang terdiri dari 16,9 juta pekerja publik dan 21,5 juta lansia.
Pekerja publik terdiri dari pendidik (guru dan dosen), pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, pelayan publik (perangkat desa, BUMN, BUMD, pemadam kebakaran), transportasi publik, atlet, wartawan dan pelaku sektor pariwisata (staf hotel, restoran dan tempat wisata).(For)
