ASAHAN-SUMUT, SUDUTPANDANG.ID – Wakil Bupati Asahan, Sumatera Utara, Taufik Zainal Abidin Siregar, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP) dan pemerintah daerah (pemda) di Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi di Aula Tengku Rizal Nurdin Lt. II, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (27/3/2024).
Pembukaan rakor ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Pj Gubernur Sumut, Hassanudin.
Saat membuka rakor tersebut Pj Gubernur Sumut mengatakan, banyak hal yang sudah dicapai pada tahun 2023. Semuanya itu, merupakan hasil kerja bersama.
Kendati demikian, Pemprov Sumut juga akan terus melakukan perbaikan, melalui dukungan KPK dan pemerintah pusat, serta Forkopimda dan instansi vertikal yang ada di Sumut.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terus memperkuat implementasi SIPD yang sudah dikembangkan oleh Kemendagri. SIPD membuat data perencanaan, penganggaran, belanja, dan realisasi anggaran menjadi terintegrasi, sehingga bisa memantau alokasi anggaran untuk penanganan stunting atau kemiskinan dengan tepat dan cepat yang tersebar di berbagai kegiatan lintas OPD”, kata Hasanuddin usai menerima penghargaan kategori Sertifikasi dengan Luasan Terbanyak dari KPK.
Untuk aspek pengadaan barang dan jasa, kata dia, pihaknya akan terus mengembangkan sistem pengadaan barang jasa dengan sistem e-Catalog, penataan barang milik daerah, pendataan, pengadministrasian, dan pengusaan aset daerah agar tidak dikuasai oleh pihak-pihak ketiga.
“Kerja sama dengan BPN dengan hasil banyaknya bidang tanah yang sudah disertifikatkan, pengembangan pemanfaatan barang milik daerah dengan konsep best use dan high use. Untuk aspek perizinan, kami akan terus mengembangkan sarana prasarana, regulasi dan penguatan sdm yang kompeten dan berintegritas. Mendorong optimalisasi pelayanan mal pelayanan publik di empat kabupaten kota,” kata Hassanudin.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, mengajak semua pihak untuk berintropeksi diri terkait cerminan korupsi yang ada.
Seperti di tingkat negara pada tahun 2022, Indonesia memeroleh nilai 34 dengan rangking 110 dari 190 negara. Nilai ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2023, yang nilainya juga 34 dengan rangking 115.
“Semakin sedikit, semakin mendekati tingkat korupsi makin tinggi. Kita perbaiki ini lebih baik lagi. Dari Transparansi Internasional Indonesia, sektor politik Pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan terintegritas, pada sektor praperadilan dan penegakan hukum tidak ada kekuatan intervensi, untuk sektor ekonomi dan bisnis adanya perbaikan iklim usaha, kemudian kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat hal-hal yang tidak sejalan dengan pemerintah. Ini yang menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depannya,” katanya.
Usai mengikuti rakor, Wabup Asahan didampingi beberapa OPD siap mendukung Pemprov Sumut dalam setiap program kerjanya yang bertujuan untuk memajukan Sumut, serta menjadikan Sumut Aman dan Bermartabat, sesuai dengan Visi dari Pemprov Sumut itu sendiri, yakni “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”.
Selain itu Wabup menyatakan pemkab transparans dalam setiap kegiatan, sehingga tindakan korupsi dapat dicegah.
Wabup mengucapkan selamat kepada Pemprrov Sumut yang telah mendapat penghargaan kategori Sertifikasi dengan Luasan Terbanyak dari KPK.
“Penghargaan yang diraih ini menjadi suatu kebanggan bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Asahan”, katanya.(ma/02)
