ASAHAN, SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan pemerataan pembangunan daerah melalui rancangan APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., saat membacakan penjelasan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan yang digelar di Aula DPRD setempat.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Asahan, H. Irwansyah Pane, M.K.M., serta dihadiri oleh para anggota DPRD, pejabat perangkat daerah, camat, staf ahli, dan tamu undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Rianto menekankan bahwa arah kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, tanpa mengabaikan kebijakan nasional yang berpihak kepada masyarakat.
“Kebijakan fiskal yang kita jalankan harus adaptif, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Rianto.
Ia menegaskan, kebijakan fiskal daerah bukan hanya soal keseimbangan anggaran, tetapi juga instrumen untuk mendorong pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Asahan.
Menanggapi pandangan dari fraksi DPRD, Pemkab Asahan menegaskan bahwa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi tiga pilar utama pembangunan daerah.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah akan melanjutkan pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah rusak berat sesuai skala prioritas. Bain itu, pengangkatan PPPK tenaga guru dilakukan untuk mengatasi kekurangan pendidik dan memastikan pemerataan layanan pendidikan di seluruh kecamatan.
Untuk bidang kesehatan, Pemkab Asahan memperkuat dukungan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau.
Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan meskipun terjadi penyesuaian transfer dana pusat akibat kebijakan efisiensi nasional yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.
Fokus utama diarahkan pada pembangunan dan perbaikan jalan strategis yang menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
Selain infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi perhatian utama Pemkab Asahan. Melalui program pasar murah, pembinaan UMKM dan Koperasi Merah Putih, serta pengembangan ekonomi gotong royong, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga, menekan inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan desa.
“Kami ingin kebijakan ekonomi daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil,” tambah Rianto.
Sebagai penutup rapat, dilakukan penyerahan Buku Nota Keuangan Ranperda APBD 2026 kepada DPRD Kabupaten Asahan. Tahap berikutnya, dokumen tersebut akan dibahas lebih detail bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Dengan komitmen terhadap akuntabilitas fiskal dan pemerataan pembangunan, Pemkab Asahan menegaskan visinya untuk mewujudkan daerah yang maju, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.(MA/04)
