JAKARTA, SUDUTPANDANG.iD – Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto mengemukakan secara struktural kinerja BUMN bisa diakselerasi melalui transformasi bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
Pembentukan induk (holding) BUMN berbasis kualitas harus terus berlanjut apabila pemerintah ingin memperbaiki kinerja agar transisi kepada pemerintahan berikutnya bisa berlangsung mulus.
“Dengan pembentukan ‘holding’ maka bisa terjadi peningkatan nilai (value). Oleh karenanya strategi ke depan bukan lagi kuantitas namun lebih kepada kualitas,” ucap Toto di Jakarta, Rabu.(9/8/2023)
Artinya, kata Toto, bukan lagi bicara berapa banyak “holding” BUMN akan dibentuk, tapi bagaimana menciptakan nilai (value creation) agar lebih baik sehingga daya saing bisa meningkat.
“Saat ini ada 100 BUMN (sebagian sudah menjadi anak BUMN karena proses ‘holding’ atau bergabung jadi satu karena merger). Dari jumlah itu terdapat 25 BUMN pada posisi teratas yang mampu menghasilkan lebih dari 85 persen total pendapatan dan laba dari seluruh BUMN,” kata Toto.
Artinya, hanya BUMN unggulan saja yang mampu mempunyai kinerja relatif bagus. Sisanya sebagian besar masuk kategori BUMN yang belum memiliki kinerja baik.
Toto melihat proses pengawasan dan evaluasi BUMN yang dilakukan Kementerian BUMN saat ini sudah baik. Begitu pula pengawasan dan evaluasi atas seluruh proyek infrastruktur termasuk di sektor transportasi yang dikerjakan BUMN Karya.
Langkah itu dalam rangka menjamin transparansi serta kesesuaian proyek tersebut sehingga dapat segera beroperasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus memberikan efek berganda besar terhadap perekonomian.
Menurut dia, Kementerian BUMN sangat berhati-hati dengan melakukan cek dan ricek beberapa proyek yang dikerjakan BUMN, termasuk peran KAI dan PT Adhi Karya Tbk dalam pengoperasian LRT, sebelum digunakan masyarakat.
Hal itu juga sebagai wujud tanggung jawab Kementerian BUMN agar semua proyek infrastruktur khususnya sektor transportasi saling terintegrasi sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas.
Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menugaskan Kementerian BUMN agar melakukan evaluasi, mencari solusi bersama kementerian terkait sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek transportasi sesuai target.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Kementerian BUMN kemudian memasukkan sejumlah BUMN Karya ke dalam “Project Management Office” (PMO) untuk pekerjaan sipil, sarana, stasiun, integrasi teknologi dan pembuatan aturan pekerjaan.
Sedangkan untuk BUMN Karya yang belum berkinerja baik, Toto berpendapat dalam jangka pendek restrukturisasi utang menjadi prioritas. Terkait hal itu kesepakatan dengan para kreditur harus segera ditangani.
Kemudian untuk jangka panjang perbaikan struktur keuangan harus dilaksanakan dengan permodalan harus ditingkatkan sehingga terjadi keseimbangan antara pendanaan dan pembayaran kewajiban.
Toto juga berharap penegakan tata kelola perusahaan yang baik harus diintensifkan.
Dia menyambut baik kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejagung untuk penanganan kasus pidana BUMN. “Namun akan lebih baik apabila didukung oleh pengawasan internal BUMN yang lebih berkualitas,” kata Toto.(03)
