Hemmen
Bali  

Perwalian Anak, Kanwil Kemenkumham Bali Siap Fasilitasi BHP Makassar

Perwalian Anak
Foto:Dok.Kemenkumham Bali

DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar berkuunjung ke Kanwil Kemenkumham Bali untuk menindaklanjuti penetapan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar sekaligus melaksanakan pengawasan wali anak pada wilayah kerja Provinsi Bali, Kamis (13/7/2023).

Kedatangan Tim Tindaklanjut dan Pengawasan Penetapan Perwalian di Provinsi Bali ini disambut langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alexander Palti di ruang kerja Kakanwil.

Kemenkumham Bali

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang masih di bawah umur, dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum.

Perwalian anak di bawah umur ini terjadi karena salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, orang tua bercerai dan pencabutan dari kekuasaan orang tua. Kehadiran BHP sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur, baik hak maupun kewajibannya.

BACA JUGA  Tegas, Kanwil Kemenkumham Bali Deportasi Pasutri WN Rusia Pembuat Foto Tanpa Busana

Anggiat Napitupulu menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Bali siap untuk memfasilitasi pelaksanaan layanan perwalian yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 15 Juli 2023. Menurutnya, sebagai insan pengayoman yang bernaung di bawah Kemenkumham sudah menjadi kewajiban dalam memfasilitasi pelayanan-pelayanan Kumham kepada masyarakat.

“Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang” ungkap Anggiat.

Anggiat menjelaskan, perwalian memegang peranan penting dalam melindungi kepentingan dan hak-hak anak. Negara melalui Kemenkumham selalu hadir untuk menyelesaikan persoalan anak, baik yang berkaitan dengan hukum publik maupun berhadapan dengan dengan hukum privat.

BACA JUGA  Visa Investor Malah Jadi Tukang Pijat, Bule Ukraina Dideportasi

“Setiap kebijakan yang diambil selalu berusaha memberikan perlindungan kepada hak anak serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak,” pungkasnya.(One/01)