JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Presidium Forum Negarawan sekaligus Direktur Eksekutif Nusantara Centre, Prof. Yudhie Haryono menyatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam menegakkan supremasi hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan Negara Pancasila yang berkeadilan, berintegritas, dan memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurut Prof. Yudhie, komitmen tersebut terlihat dari langkah Presiden dalam mendorong penegakan hukum yang berjalan secara profesional tanpa intervensi, termasuk terhadap pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
“Komitmen tersebut tercermin dari upaya Presiden untuk membersihkan aparatur pemerintahan dari oknum yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk terhadap pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan Presiden, serta sikap Presiden yang tidak mencampuri proses peradilan, selain mendorong agar penegakan hukum berjalan secara cepat, transparan dan adil,” ungkapnya dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (12/7/2026).
Prof. Yudhie menilai reformasi hukum merupakan proses besar yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Menurutnya, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, termasuk adanya pihak-pihak yang berupaya menghambat proses pembenahan tata kelola pemerintahan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat negara hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih serta akuntabel.
“Maka masyarakat untuk memberikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah-langkah Presiden dalam mewujudkan negara hukum serta tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Yudhie menegaskan bahwa supremasi hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila.
Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten, adil, dan bebas dari segala bentuk intervensi akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi dasar terciptanya pemerintahan yang berintegritas.
“Tanpa penegakan hukum yang konsisten, adil dan bebas dari intervensi, cita-cita membangun Negara Pancasila yang sentosa tidak akan dapat diwujudkan,” pungkasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan membangun negara hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang transparan, bersih, dan berkeadilan.(PR/04)
