JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berhati-hati dalam menaikkan harga energi. Baik itu harga BBM jenis Pertalite dan solar, elpji, maupun tarif listrik.
“Pemerintah harus melaksanakannya secara bertahap dan bijaksana dengan memerhatikan timing yang tepat dan daya beli masyarakat,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 April 2022.
Ia menyadari harga energi berpotensi naik karena dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia. Akan tetapi, kebijakan ini dinilai akan sangat berdampak besar bagi perekonomian rakyat.
Sebelum, pemerintah telah menaikkan harga jual BBM jenis Pertamax per 1 April 2022 di 16 Provinsi. Harga naik di kisaran Rp 3.500 per liter hingga Rp 3.550 per liter, dari Rp 9.000 per liter menjadi Rp 1.2500 per liter.
Setelah Pertamax, giliran harga Pertalite yang dikabarkan akan naik meski belum ada keputusan resmi. Puan pun menyebut bahwa kenaikan harga energi sudah tidak terelakkan karena situasi global, pemerintah harus lebih dulu menstabilkan harga-harga kebutuhan
pokok sebelum menaikkan harga.
Puan juga menyadari harga kebutuhan pokok hingga kini belum juga stabil. “Jangan ketika harga-harga komoditas belum stabil menjelang Hari Raya, harga-harga energi itu dinaikkan. Itu jelas sangat memberatkan rakyat,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
DPR, kata Puan, memahami kondisi tingginya harga minyak dunia yang jauh di atas asumsi APBN 2022. Sehingga demi menyelamatkan anggaran negara, pemerintah harus menaikkan harga BBM, gas, serta listrik yang selama ini disubsidi.
Di satu sisi, kata Puan, DPR tidak mau APBN bleeding alias berdarah. Tapi di sisi lain, DPR juga tidak mau kenaikan harga energi yang tidak dilakukan dengan cermat akan sangat memberatkan rakyat. “Jadi, pemerintah harus berhati-hati,” kata Puan.
Bahkan jika dirasa perlu, Puan menyebut pemerintah perlu memikirkan skema bantuan sosial untuk menjaga daya beli akibat kenaikan harga energi. Selain itu, rencana kenaikan harga BBM juga perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.
Masyarakat, kata dia, harus mendapat penjelasan komprehensif soal dinamika kenaikan harga energi yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Lantaran kenaikan harga BBM, gas, serta listrik berkaitan dengan dampak yang akan dirasakan langsung oleh rakyat.
“Kami juga meminta agar ada pengawasan distribusi untuk menghindari terjadinya penimbunan BBM subsidi jelang kenaikan harga,” kata Puan.(red)
