SUDUTPANDANG.ID – Sanae Takaichi kembali mengukuhkan posisinya sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang setelah terpilih kembali melalui mekanisme parlemen menyusul kemenangan telak koalisi berkuasa dalam pemilu Majelis Rendah.
Pengangkatan ini menandai kelanjutan kepemimpinan Takaichi yang pertama kali mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan PM Jepang pada Oktober lalu.
Melansir laporan AFP, Kamis (19/2/2026), pengukuhan Takaichi dilakukan sekitar 10 hari setelah pemungutan suara nasional yang digelar pada 8 Februari.
Dalam pemilu tersebut, Partai Demokrat Liberal (LDP) bersama mitra koalisinya meraih lebih dari dua pertiga kursi Majelis Rendah, sebuah capaian yang memperkuat legitimasi politik pemerintahan baru.
Dalam sidang parlemen, Takaichi memperoleh dukungan mayoritas absolut. Di Majelis Rendah, ia mengantongi 354 suara dari anggota koalisi berkuasa. Sementara itu, di Majelis Tinggi, Takaichi memenangi pemungutan suara putaran kedua dengan 125 suara, mengungguli pesaingnya, Junya Ogawa, yang meraih 65 suara.
Usai pengukuhan, Sanae Takaichi menegaskan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak publik untuk mendorong perubahan arah kebijakan.
Menurut dia, pergeseran tersebut mencakup penerapan kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan proaktif, penguatan mendasar kebijakan keamanan, serta peningkatan kapasitas intelijen pemerintah.
Sebagai bagian dari agenda pemerintahannya, Takaichi juga menyatakan rencana mengajukan rancangan undang-undang pembentukan Badan Intelijen Nasional. Inisiatif ini diproyeksikan menjadi pilar baru dalam sistem keamanan nasional Jepang di tengah dinamika geopolitik kawasan.
Dalam pidato kebijakan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, Takaichi diperkirakan akan menegaskan komitmen untuk memperbarui kerangka strategis “Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka” (Free and Open Indo-Pacific/FOIP).
Media lokal melaporkan, pembaruan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis global yang dinilai semakin menantang.
Juru bicara utama pemerintah, Minoru Kihara, sebelumnya menyampaikan bahwa kondisi internasional dan situasi keamanan di sekitar Jepang telah mengalami perubahan signifikan sejak FOIP pertama kali diperkenalkan. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya penyesuaian kebijakan agar tetap relevan dengan tantangan mutakhir.
Dengan mandat politik yang kuat dari parlemen, periode pemerintahan terbaru Takaichi dipandang akan berfokus pada konsolidasi kebijakan keamanan dan ekonomi, sekaligus mempertegas peran Jepang dalam arsitektur strategis kawasan Indo-Pasifik.(01)
